Corruption

MENJINAKKAN “KEBUASAN” KORUPSI

 

Kusnu Goesniadhie S.*

 

 

Kegiatan menjinakkan ”kebuasan” korupsi akan selalu menjadi bahan yang aktual untuk disajikan sebagai persoalan jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi dan sosial-budaya. Perbuatan korupsi membentuk aneka ragam pola perilaku dalam suatu siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan.

 

Sudah banyak saran, pendapat, maupun pikiran cemerlang dari para ahli dan pakar berbagai disiplin ilmu yang diajukan untuk memberantas setidaknya menjinakkan “kebuasan” korupsi di negara ini, nyatanya sampai hari ini korupsi tetap “merajalela” dengan segala cara dan modelnya.

 

Jenis dan Bentuk Korupsi

 

Korupsi merupakan tindakan yang mengandung unsur-unsur pengkhianatan kepercayaan, penyuapan, pembackingan, pemaksaan (tekanan-tekanan dari pihak yang lebih berkuasa), nepotis dan despotis, pengutamaan kepentingan pribadi, pembudayaan bagi-komisi, penetapan keputusan atau kebijakan sepihak yang menguntungkan pihak tertentu, intransparansi, pemerasan dan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, kedudukan dan wewenang, dan merugikan kepentingan orang lain atau umum, serta melanggar aturan normatif dan moral kemanusiaan.

 

Masyarakat telah dikelilingi dengan praktek-praktek korupsi hingga ke tataran birokrasi dan public official yang paling bawah. Penyunatan uang negara bukan suatu hal yang luar biasa. Melakukan penyuapan untuk memperlancar birokrasi yang sengaja diperumit, merupakan hal yang biasa.

 

Pada abad ke-IV sM. Socrates telah mengingatkan, agar kita tidak hanya memusatkan diri pada tubuh dan uang, prestise jasmani atau kemasyhuran. Hal yang utama adalah peningkatan jiwa, yang berarti mengejar kebijaksanaan dan kebenaran. Kebajikan tidak muncul dari uang tetapi kebajikan mendatangkan uang dan segala kebaikan bagi manusia (Lavin, Petualangan Filsafat: dari Socrates ke Sartre, 2002). Sayangnya, masyarakat kita masih terjebak untuk menuruti hasrat yang merangsang manusia.

 

Menurut Bertrand Russell, sejak masa primitif, hasrat mendasar yang merangsang manusia belum mengalami perubahan, yaitu keserakahan, keangkuhan, permusuhan dan gila kekuasaan (Robert E. Egner, Bertrand Russell: Serpih-serpih Pemikiran, 2003). Masyarakat kita masih mengagungkan kekayaan untuk menunjukkan status sosial. Jumlah kekayaan telah dijadikan simbol kesuksesan sebagai manusia, sehingga segala cara dilakukan walaupun dengan menghilangkan moralitas. Budaya seperti ini mengindikasikan kegagalan institusi moral dalam mencapai tujuannya. Hal demikian dapat dikatakan telah “membunuh Tuhan” seperti yang dikatakan Friedrich Wilhelm Nietzche (Diane Collinson, Lima Puluh Filosof Dunia Yang Menggerakkan, 2001: 175-179; lihat juga Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat, 1975: 85-91). Keyakinan tentang Tuhan dan segala larangannya dikesampingkan demi mengejar harta kekayaan dan kemasyhuran.

 

Korupsi jarang disebabkan oleh kurangnya pendidikan, sehingga orang atau kelompok yang menyalahgunakan milik negara mengetahui secara pasti bahwa mereka dapat melakukannya dengan risiko yang sangat kecil untuk mendapat hukuman. Hal ini berarti bahwa tindakan yang bertentangan dengan standard moral tersebut dapat muncul dari “orang terdidik yang tidak terdidik”.

 

Jenis dan bentuk-bentuk korupsi yang muncul dari “orang terdidik yang tidak terdidik” tersebut di atas, tersirat dan tersurat dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan dalam UU No.28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

 

Menjinakkan Korupsi

 

Keadaan di atas tidak boleh menyurutkan keinginan luhur sebagian besar masyarakat bangsa untuk memberantas stidaknya menjinakkan “kebuasan” korupsi, yang jika tidak dilakukan akan menggerogoti negara hingga membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Kesulitan memberantas korupsi, tidak dapat dilepaskan dari paradigma pemikiran yang digunakan untuk melihat persoalan dan memahami hukum. Korupsi merupakan problem sosial, yang persoalannya menyangkut keseluruhan sistem nilai, norma, harapan, sentimen, yang ada di dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat masih melihat ’kekuasaan’ sebagai ’kemuliaan’ yang perlu dicari. Orang yang mendapat kekuasaan dianggap orang yang beruntung, karena itu dihargai, dihormati dan diberi ucapan selamat. Jabatan adalah sebuah cita-cita, maka tak heran orang cenderung berkumpul, menggerombol di sekeliling kekuasaan. Karena itu korupsi erat sekali hubungannya dengan kekuasaan.

 

Strategi secanggih apapun tidak akan mempan, tanpa adanya upaya untuk mengubah persepsi dan perilaku koruptif. Namun yang lebih penting, adalah bagaimana agar ”iklim” yang sangat mudah untuk melakukan korupsi (corrupt activities of public official) dapat diubah. Secara kultural dan struktural, menjinakkan korupsi adalah mensosialisasikan nilai-nilai baru bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan yang berisiko tinggi dan bernilai rendah. Secara struktural, menjinakkan korupsi berarti memberantas korupsi, kolusi dan nepotis dengan memberdayakan komisi pemeriksaan kekayaan pejabat dan latar belakang kehidupannya, membangun sistem pencegahan dini, penegakan hukum yang konsisten, pengumuman dan audit kekayaan pejabat sebelum dan sesudah bertugas, dan membuat iklan layanan masyarakat di media massa.

 

Menurut Ibnu Khaldun (1332-1406), sebab utama korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah. Korupsi pada kelompok penguasa menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi dan kesulitan ini pada gilirannya menjangkitkan korupsi lebih lanjut. Oleh karena itu generasi senior dan kalangan cendikia perlu berjuang merintis semangat menjinakkan korupsi agar perbaikan kehidupan generasi yang lebih yunior di masa datang bisa hidup lebih baik dan lebih makmur, dan itulah yang disebut perjuangan kemanusian dan peradaban.

 

Menggalakkan ”gerakan anti korupsi” (corruption watch) atau ”gerakan disiplin moral” dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat dan petugas public official akan bahaya korupsi, serta menekan budaya suap-menyuap. Dengan menerapkan model demikian, kiranya cukup menjamin bahwa tindakan korupsi dapat dikepung dari berbagai aspek kehidupan negara dan kemasyarakatan. Dengan demikian diharapkan akan semakin membatasi ruang gerak koruptor, sehingga “crime of corruption does not pay” dapat terwujud.

 

Akhir kalam, saya menyadari bahwa tidak semua yang saya alami, saya lihat, saya dengar, saya pikir dan saya baca, dapat saya sampaikan dalam renungan ini, namun lain kali saya berjanji akan berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi untuk kemajuan bangsa ini.

Don’t try to corrupt, I watch you !

Demikian yang dapat saya sampaikan.

 

Dr. Kusnu Goesniadhie S., SH.MHum., Ketua Dewan Pakar Nusantara Corruption & Judicial Watch (NCJW)

Renungan singkat pada peringatan 1 tahun NCJW, tanggal 5 Januari 2006

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s