ANALISIS MEWUJUDKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

ANALISIS MEWUJUDKAN DESENTRALISASI

DAN OTONOMI DAERAH

Kusnu Goesniadhie S.

 

ABSTRACT

The paradigm that is contained in the policy of decentralization is very good, but still require a comprehensive preconditions for running optimally. Some of these preconditions, decentralization must be supported by sound planning and sustained ability or capacity to run it, either at the individual level, organization, or system.

This study is about to present a presentation on the correlation between decentralization and regional autonomy, this paper will outline the basic concepts of decentralization and its likely impacts; decentralization as a model of bureaucratic reform, the development of central and regional synergies through decentralization; concept and development of autonomy in Indonesia.

This study concluded that decentralization is manifest in two forms of positive and negative. In terms of usefulness, decentralization can be more appropriate to increase efficiency and responsiveness of government through the fulfillment of public service that better suit people’s preferences. Decentralization can evoke the spirit of competition and innovation among local governments to achieve a higher public satisfaction. On the other hand, the quality of public services often become victims because of the transfer of authority is often misunderstood or misused.

Keywords: decentralization, local autonomy.
 

Pendahuluan

Pada hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritoir tertentu. Sebagai pancaran paham kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun Pemerintah Daerah. Ketegasan pernyataan otonomi milik masyarakat dan masyarakat sebagai subjek dan bukan objek otonomi perlu dicanangkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Perwujudan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Secara yuridis, dalam konsep daerah otonom dan otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah. Aspek spasial dan masyarakat yang memiliki dan terliput dalam otonomi daerah telah jelas sejak pembentukan daerah otonom. Yang perlu kejelasan lebih lanjut adalah materi wewenang yang tercakup dalam otonomi daerah. Oleh karena itu, di samping pembentukan daerah otonom tercakup dalam konsep desentralisasi adalah penyerahan materi wewenang urusan pemerintahan.[1] Dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom berarti terjadi distribusi urusan pemerintahan yang secara implisit distribusi wewenang antara Pemerintah dan daerah otonom.

Perubahan yang dikehendaki dalam reformasi tata pemerintahan dapat disimak dari pergeseran sejumlah model dan paradigma pemerintahan daerah yang terjadi. ‘Structural efficiency model’ yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintahan lokal ditinggalkan dan dianut ‘local democracy model’ yang menekankan, nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seiring dengan pergeseran model tersebut terjadi pula pergeseran dari pengutamaan dekonsentrasi ke pengutamaan desentralisasi.

Dilakukan pula pemangkasan dan pelangsingan struktur organisasi dalam rangka menggeser model organisasi yang hirarkis dan gemuk ke model organisasi yang datar dan langsing. Hubungan antara kabupaten/kota dengan provinsi yang semula ‘dependent’ dan ‘subordinate’ kini hubungan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi menjadi ‘independent’ dan ‘coordinate’. Pola hubungan tersebut tercipta sebagai konsekuensi perubahan dari dianutnya ‘integrated prefectoral system’ yang utuh ke ‘integrated prefectural system’ yang parsial hanya pada tataran provinsi. Dianutnya ‘integrated prefectoral system’ pada provinsi dengan peran ganda Gubemur sebagai kepala daerah dan wakil Pemerintah dimaksudkan untuk mengintegrasikan kembali daerah otonom yang secara desentral memiliki karakteristik keterpisahan.

Distribusi urusan pemerintahan kepada daerah otonom yang semula dianut ’ultra-vires doctrine’ dengan merinci urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi daerah otonom diganti dengan ‘general competence’ atau ‘open and arrangement’ yang merinci fungsi pemerintahan yang menjadi kompetensi Pemerintah dan Provinsi. Pengawasan Pemerintah terhadap daerah otonom yang sernula cenderung koersif bergeser ke persuasif agar diskresi dan prakarsa daerah otonom lebih tersalurkan. Konsekuensinya, pengawasan Pemerintah terhadap kebijakan Daerah yang semula secara preventif dan represif, kini hanya secara represif.

Secara teoritis-empiris, urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi daerah otonom dimanifestasikan dalam pelayanan publik bagi masyarakat setempat dalam semangat kesejahteraan (welfare state) sesuai arahan dan amanat UUD 1945. Suara dan pilihan masyarakat setempat akan dijadikan orientasi daerah otonom. Lowndes, secara filosofis mengemukakan bahwa:

Ideas of locality and community are fundamental to the rationale for local government. Such ideas have a ‘practical’ and a ‘moral’ dimension. Practically, local government is suited to the provision of basic-level services consumed by individuals, households and communities. Morally, it can be argued that the local community constitutes the wellspring of citizenship and democracy and is fundamental building block for any government system.[2]

Dalam kerangka good governance perlu dibangun saluran-saluran untuk memungkinkan terciptanya “participatory democracy”, baik dalam proses pembuatan kebijakan maupun implementasinya. Sesuai dengan paradigma reinventing government kini berkembang bergesernya peran Pemerintah Daerah dari services provider ke services enabler untuk mengakomodasi pergeseran paradigma dari rowing the boat ke steering the boat yang terkandung dalam konsep good governance.

Permasalahan

Reformasi telah menandai perubahan besar sistem politik yang sentralistik dalam negara. Sebagai pilihan politik, desentralisasi merupakan kebutuhan untuk mengatasi masalah-masalah kenegaraan. Meskipun paradigma yang terkandung dalam kebijakan desentralisasi sangat baik, namun tetap membutuhkan prakondisi yang komprehensif agar berjalan optimal. Beberapa prakondisi di antaranya, desentralisasi harus didukung perencanaan yang matang dan ditopang kemampuan atau kapasitas daerah untuk menjalankannya, baik pada tataran individu, organisasi, maupun sistem.

Dengan demikian kebijakan desentralisasi menghadapi tantangan, oleh karenanya butuh komitmen dari seluruh komponen di daerah untuk membuktikan bahwa otonomi daerah benar-benar membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Satu hal yang pasti adalah bahwa desentralisasi dan otonomi daerah tidak dapat ditarik mundur. Satu-satunya pilihan adalah bekerja keras untuk mensukseskan otonomi daerah demi tercapainya peningkatan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat di daerah.

Desentralisasi tidak mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek politik, fiskal, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan, dan pembangunan sosial dan ekonomi.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah di atas, pokok pembahasan dalam studi ini mendeskripsikan konsep pemikiran teoritis-yuridis korelasi antara desentralisasi dan otonomi daerah, beserta kemungkinan dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya. Pokok-pokok masalah tersebut dirumuskan sebagai, ‘analisis mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah’ agar dapat membangkitkan semangat kompetisi dan inovasi antar pemerintah daerah untuk mencapai kualitas pelayanan masyarakat dan tidak disalahartikan atau disalahgunakan.

Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing power), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh Rakyat Daerah, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

Dorongan desentralisasi yang terjadi di berbagai negara di dunia terutama di negara-negara berkembang, dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya, latar belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi di beberapa negara, dan yang terakhir, banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintahan sentralistis dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif.

Desentralisasi tidak mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonomi. Secara konseptual desentralisasi terdiri atas: Desentralisasi Politik (Political Decentralization); Desentralisasi Administratif (Administrative Decentralization); Desentralisasi Fiskal (Fiscal Decentralization); dan Desentralisasi Ekonomi (Economic or Market Decentralization).

Desentralisasi Adminitratif, yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggungjawab, dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggungjawab tersebut terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi–fungsi pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada aparatnya di Daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu.

Desentralisasi administratif pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu:

1)      Dekonsentrasi (deconcentration), yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan Pemerintah Pusat di Daerah.

2)      Devolusi (devolution), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak Pemerintah Daerah mendapat discretion yang tidak dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal tertentu dimana Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, Pemerintah Pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya.

Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi pemikiran hirarki organisasi dikenal sebagai distributed institutional monopoly of administrative decentralization.

3)      Pendelegasian (delegation or institutional pluralism), yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh Pemerintah Pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan (discretion) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (sovereign-authority).

Berbagai argumen yang mendukung desentralisasi antara lain dikemukakan oleh Charles Tiebout, dalam “A Pure Theory of Local Expenditures”,[3] Wallace Oates, dalam “Fiscal Federalism”,[4] Richard Tresch, dalam “Public Finance”,[5] Barry Weingast, dalam “The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic Development”,[6] Albert Breton, dalam “Decentralization and Subsidiarity: Toward a Theoretical Reconciliation”,[7] bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum karena:[8]

  • pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya;
  • keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat;
  • persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

Suatu analogi argumen lainnya yang dikenal sebagai “The Tiebout Model” yang terkenal dengan ungkapannya “love it or leave it”. Tiebout menekankan bahwa tingkat dan kombinasi pembiayaan barang publik bertaraf lokal dan pajak yang dibayar oleh masyarakat merupakan kepentingan politisi masyakarat lokal dengan Pemerintah Daerah-nya.[9] Masyarakat akan memilih untuk tinggal di lingkungan yang anggaran daerahnya memenuhi preferensi yang paling tinggi antara pelayanan publik dari Pemerintah Daerah-nya dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Ketika masyarakat tidak senang pada kebijakan pemerintah lokal dalam pembebanan pajak untuk pembiayaan barang publik bersifat lokal, maka hanya ada dua pilihan bagi warga masyarakat, yaitu meninggalkan wilayah tersebut atau tetap tinggal di wilayah tersebut dengan berusaha mengubah kebijakan pemerintah lokal melalui DPRD-nya.[10]

Hipotesis tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat potensi untuk mencapai efisiensi ekonomi (maximizing social welfare) dalam penyediaan barang publik pada tingkat lokal. Model Charles Tiebout ini menunjukkan kondisi yang diperlukan untuk mencapai efisiensi ekonomi dalam penyediaan barang publik yang bersifat lokal yang pada gilirannya akan menciptakan kondisi yang dikenal sebagai “the market for local services would be perfectly competitive” (Richard Tresch, dalam “Public Finance”,[11] J. Richard Aronson, dalam “Public Finance”,[12] Stiglitz, dalam “Economics of Public Sector”).[13] Di sinilah arti penting desentralisasi dalam pengambilan keputusan publik yang diperdebatkan antara pemerintah lokal dengan DPRD-nya. Mendukung pernyataan Charles Tiebout dan para ahli lainnya yang disebut di atas, Omar Azfar, et all, memberikan istilah desentralisasi administrasi yang terkait dengan tugas-tugas pemerintahan sebagai decentralization is often thought to “bring government closer to the people”.[14]

Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi akan sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis baik pada tingkat pengambilan keputusan di masing-masing tingkat pemerintahan, maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubahan sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam pelayanan sektor publik.

Tujuan politis untuk meningkatkan tingkat responsifitas birokrasi terhadap keinginan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan publik dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam penyediaan pelayanan tersebut, memerlukan persyaratan instrumen desentralisasi terutama yang menyangkut aspek ketentuan perundangan, kelembagaan, struktur pelayanan yang menjadi tugas Pemerintah Daerah, maka mekanisme kontrol dan dukungan pembiayaan harus didesain sedemikian rupa sehingga mampu untuk mendukung keinginan politis dari masyarakat.

Konsep Dasar Desentralisasi

Desentralisasi mengacu pada tren global dalam pemindahan tanggungjawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau lokal. Pengertian dan penafsiran terhadap desentralisasi sangat beragam antar negara, antar ilmuwan, maupun antar praktisi pemerintahan. Istilah desentralisasi memiliki makna yang berbeda untuk orang yang berbeda, dan pendekatan terhadap desentralisasipun sangat bervariasi dari negara yang satu ke negara yang lain (the term decentralization means different things to different people, and the approach to decentralization has varied widely between countries).[15]

Meskipun demikian, pemahaman umum tentang definisi dan ruang lingkup desentralisasi banyak mengacu kepada pendapat Rondinelli dan Bank Dunia (1999), desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, lembaga semi-pemerintah, maupun kepada swasta (decentralization is the transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to subordinate or quasi-independent government organizations and/or private sector). Desentralisasi terdiri atas empat jenis, yakni desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, serta desentralisasi pasar.[16]

Definisi serupa dikemukakan Turner dan Hulme, bahwa desentralisasi dalam sebuah negara mencakup pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dari pejabat atau lembaga pemerintahan di tingkat pusat kepada pejabat atau lembaga pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat yang harus dilayani (a transfer of authority to perform some service to the public from an individual or an agency in central government to some other individual or agency which is ‘closer’ to the public to be served).[17]

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa desentralisasi ternyata berdampak secara positif terhadap kinerja pembangunan. Telaah literatur mengindikasikan banyaknya kontribusi signifikan dari desentralisasi di berbagai sektor, misalnya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,[18] pengurangan kemiskinan,[19] peningkatan kualitas pelayanan,[20] memperkuat akuntabilitas,[21] resolusi konflik,[22] ataupun pemberdayaan masyarakat.[23]

Di sisi lain, desentralisasi juga dapat menimbulkan persoalan anggaran, meningkatkan instabilitas makro ekonomi dan disparitas regional, memunculkan egoisme kedaerahan dan klientilisme, atau membengkakkan struktur birokrasi.[24] Dengan demikian, desentralisasi memiliki dua wajah, positif dan negatif, yang dalam bahasa Alex Brillantes Jr. dikatakan sebagai pedang bermata dua (two edged of sword).[25]

Dua wajah desentralisasi juga diungkapkan oleh Burki, Perry dan Dillinger, bahwa dari sisi kemanfaatan, desentralisasi dapat lebih tepat meningkatkan efisiensi dan daya tanggap pemerintah melalui pemenuhan layanan publik yang lebih sesuai dengan preferensi rakyat. Selain itu, desentralisasi dapat membangkitkan semangat kompetisi dan inovasi antar pemerintah daerah untuk mencapai kepuasan masyarakat yang lebih tinggi. Namun di sisi lain, kualitas pelayanan publik sering menjadi korban karena transfer kewenangan sering disalahartikan atau disalahgunakan oleh elit lokal yang relatif kurang memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.[26]

Di Indonesia, desentralisasi juga menjelma dalam dua bentuknya yang positif dan negatif. Hasil kajian Indonesian Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) menemukan bukti bahwa desentralisasi berhasil mendorong terwujudnya tiga kondisi penting, yaitu: 1) meningkatnya kepedulian dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses politik di tingkat lokal; 2) perangkat pemerintahan daerah memiliki komitmen yang makin kuat dalam pemberian layanan serta merasakan adanya tekanan yang berat dari masyarakat agar mereka meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan 3) pemerintah daerah saling bekerjasama dan berbagi informasi untuk menyelesaikan persoalan yang sama-sama mereka hadapi.[27] Walaupun demikian, beberapa dampak negatif nampaknya tidak dapat dihindari. Dalam laporan penelitiannya, SMERU (2002) mengungkap fakta banyaknya daerah yang memberlakukan berbagai pungutan baru yang berpotensi menghambat iklim investasi dan gairah bisnis lokal.[28]

Keseimbangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Dari definisi yang dikemukakan oleh Rondinelli maupun Turner and Hulme di atas, dapat dipahami bahwa desentralisasi selalu berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di bidang politik maupun sosial ekonomi. Dari perspektif politik, desentralisasi adalah bagian dari proses demokratisasi di mana rezim autokrasi digantikan oleh pemerintahan yang dipilih oleh rakyat berdasarkan konstitusi yang lebih demokratis.[29] Sedangkan dari perspektif ekonomi, desentralisasi dapat dilihat sebagai kebutuhan intrinsik bagi pemerintah. Kebutuhan ini lahir sebagai akibat kegagalan pasar (market failures) yang pada gilirannya merangsang timbulnya ide sentralisasi dalam pemerintahan.[30]

Oleh karena desentralisasi semata tidak selalu membawa hasil positif, maka munculnya konsep dekonsentrasi dilakukan ketika terjadi peningkatan fungsi dan aktivitas pemerintahan yang memperlihatkan adanya gejala kesenjangan (gap) yang semakin melebar antara pemerintah pusat dan daerah. Dekonsentrasi muncul terhadap kebutuhan publik untuk berinteraksi secara intensif dengan pemerintah pusat. Mark Turner mencatat adanya beberapa kelebihan dari dekonsentrasi yang lazimnya banyak menyentuh aspek manajerial. Manfaat yang paling dirasakan adalah penggunaan sumber daya yang lebih efisien.[31]

Meskipun demikian, Turner juga mengingatkan bahwa dekonsentrasi juga memiliki potensi menimbulkan dampak yang sebaliknya. Ketergantungan terhadap pedoman dari atas sehingga kurang responsif terhadap kondisi riil dalam masyarakat, adalah salah satu kemungkinan negatif yang perlu diantisipasi.[32] Kecenderungan lain, para pejabat lokal lebih menyukai pola kerja lama berupa memerintah dan mengontrol, dari pada terlibat langsung dalam kerjasama yang bersifat partisipatif. Persoalan inovasi yang kurang berkembang akibat kualitas rata-rata para pejabat di daerah, juga dapat menjadi kendala. Selain itu, komunikasi dengan pejabat di tingkat pusat seringkali juga kurang lancar, sementara masyarakat terkondisi pada alam berpikir lama bahwa pejabat daerah tidak kapabel.

Mengingat desentralisasi dan dekonsentrasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka sangat wajar jika keduanya bukan menjadi pilihan yang bersifat alternatif melainkan komplementer. Dengan demikian, desentralisasi dan dekonsentrasi bekerja bersama-sama untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi tertinggi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sinergi hubungan seperti inilah yang dimaksud pengertian desentralisasi dan dekonsentrasi sebagai sebuah kontinuum, atau sebuah bandul. Garis kontinuum ini menunjukkan luas atau besaran peran dan intervensi pemerintah pusat, serta luas dan besaran kekuasaan/kewenangan yang ditransfer kepada pemerintah daerah. Dengan kata lain, devolusi (desentralisasi dalam arti sempit) dengan dekonsentrasi memiliki hubungan atau keterkaitan yang erat, ibarat dua sisi yang berbeda pada koin yang sama. Atau, desentralisasi dengan dekonsentrasi bukanlah dua kutub yang saling bertentangan secara dikotomis. Desentralisasi bukanlah alternatif dari sentralisasi,[33] terdapat penegasan bahwa “deconcentration and decentralization, far from replacing each other, have always been considered as complimentary by political decision makers”.[34] Pernyataan ini menyiratkan bahwa desentralisasi dan dekonsentrasi dilaksanakan secara simultan dengan kadar yang berbeda. Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua hal yang tidak bersifat dikotomis. Artinya, dalam satu negara tidak mungkin dianut hanya asas sentralisasi saja untuk semua urusan, dan demikian pula sebaliknya. Desentralisasi dan dekonsentrasi sama-sama merupakan instrumen untuk memperkuat derajat otonomi dalam sebuah negara.[35]

Seperti telah dikemukakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara. Agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Dari penjelasan di atas dapat diambil pemahaman bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia harus dihindarkan adanya eksklusivisme dan isolasionisme kedaerahan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) adalah satu kesatuan politik (political unity) yang harus saling memperkuat. Dengan demikian, pemberian desentralisasi tidak boleh menimbulkan kelemahan pada Pemerintah Pusat atau menimbulkan egoisme teritorial yang sempit. Demikian pula, fungsi dekonsentrasi yang dijalankan oleh  perangkat Pusat di Daerah hendaknya tidak dicurigai sebagai upaya melakukan resentralisasi. Hal ini berarti pula bahwa hubungan antara Pusat dan Daerah bukan relasi yang bersifat trade-off atau zero-sum, melainkan synergistic win-win.

Perlunya Pemerintahan Terdesentralisasi

Seperti telah dikemukakan, pengertian dan penafsiran terhadap desentralisasi sangat beragam antar negara, antar ilmuwan, maupun antar praktisi pemerintahan. Istilah desentralisasi memiliki makna yang berbeda untuk orang yang berbeda, dan pendekatan terhadap desentralisasipun sangat bervariasi dari negara yang satu ke negara yang lain (the term decentralization means different things to different people, and the approach to decentralization has varied widely between countries).[36] Turner dan Hulme mengungkapkan bahwa berbagai penulis mengajukan pengertian yang sangat berbeda tentang desentralisasi sehingga muncul ambiguitas yang begitu besar disekitar konsep tersebut.[37]

Meskipun demikian, terdapat sebuah kesepakatan umum bahwa desentralisasi sangat diperlukan untuk mempromosikan wujud pemerintahan yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih demokratis. Baik di negara maju maupun berkembang, desentralisasi merupakan salah satu elemen kunci terhadap agenda reformasi yang dijalankan.[38]

Sebagai sebuah konsep, Dennis Rondinelli mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada unit dibawahnya atau organisasi pemerintahan semi independen (the transfer of authority and responsibility of public functions from the central government to subordinate or quasi-independent government organizations).[39] Sementara itu, Marck Turner dan David Hulme berpendapat bahwa desentralisasi di dalam sebuah negara mencakup pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dari pejabat atau lembaga pemerintahan di tingkat pusat kepada pejabat atau lembaga pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat yang harus dilayani (a transfer of authority to perform some service to the public from an individual or an agency in central government to some other individual or agency which is ‘closer’ to the public to be served).[40] Dengan demikian jelaslah bahwa desentralisasi selalu berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di bidang politik maupun sosial ekonomi. Dengan kata lain, desentralisasi yang muncul di sebagian besar negara di dunia lebih banyak dipicu oleh alasan-alasan politik dan ekonomi.

Dari perspektif politik, James Ford dan Aser B. Javier memberikan ilustrasi tentang pertimbangan politis perlunya desentralisasi di beberapa negara. James Ford dan Aser B. Javier mengungkapkan temuan bahwa di Amerika Latin, desentralisasi adalah bagian dari proses demokratisasi di mana rezim autokrasi digantikan oleh pemerintahan yang dipilih oleh rakyat berdasarkan konstitusi yang baru. Di Afrika, penyebaran sistem politik multi partai telah mengakibatkan tuntutan diakomodasikannya suara rakyat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan di beberapa negara seperti Ethiopia, desentralisasi ditempuh sebagai reaksi terhadap tuntutan dari daerah atau kelompok-kelompok etnik terhadap sebuah kontrol partisipasi yang lebih besar dalam proses politik. Dalam bentuknya yang lebih ekstrim, desentralisasi menggambarkan suatu upaya yang serius agar sebuah negara mampu mengelola berbagai tekanan dan tuntutan secara lebih baik melalui pemberian otonomi yang lebih besar.[41]

Dari perspektif ekonomi, desentralisasi dapat dilihat sebagai kebutuhan intrinsik bagi pemerintah. Kebutuhan ini lahir sebagai akibat kegagalan pasar (market failures) yang pada gilirannya merangsang timbulnya ide sentralisasi dalam pemerintahan. Dalam hubungan ini, terdapat dua alasan ekonomis yang kuat tentang perlunya desentralisasi. Pertama, adanya variasi dalam preferensi individual tentang barang (dan jasa) privat dan publik, serta kemanfaatannya yang secara umum dicirikan oleh keterbatasan spasial.[42] James Ford menambahkan alasan ekonomis yang mendukung desentralisasi, yakni pertimbangan efisiensi dalam alokasi sumber-sumber ekonomi. Desentralisasi penting untuk meningkatkan daya saing (competitiveness) pemerintah dan memacu inovasi usaha, sehingga pemerintah dapat berbuat sesuatu untuk memuaskan harapan masyarakat.[43]

Berbagai argumen yang mendukung upaya negara untuk mempercepat kebijakan desentralisasi, misalnya Jennie Litvack, Junaid Ahmad dan Richard Bird memberikan uraian tentang alasan-alasan ekonomi politik atas kebijakan desentralisasi.[44] Demikian halnya Dennis Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, mengemukakan keuntungan spesifik yang dapat diperoleh dari kebijakan desentralisasi, yakni:[45]

  • Decentralization can be a means of overcoming the severe limitations of centrally controlled national planning.
  • Decentralization can cut through the enormous amounts of red tape and the highly structured procedures.
  • Officials’ knowledge of and sensitivity to local problems and needs can be increased.
  • Decentralization can allow better political and administrative “penetration” of national government policies into areas remote from the national capital.
  • Decentralization might allow greater representation for various political, religious, ethnic, and tribal groups in development decision making that lead to greater equity in the allocation of resources.
  • Decentralization could expand local governments’ and private institutions’ capacity to take over functions that are not usually performed well by central ministries.
  • The efficiency of the central government could be increased.
  • Decentralization can provide a structure through which activities of various central government ministries and agencies could be coordinated more effectively.
  • Decentralization is needed to institutionalize participation of citizens in development planning and management.
  • Decentralization might offset the influence or control over development activities by entrenched local elites.
  • Decentralization can lead to more flexible, innovative, and creative administration.
  • Decentralization allows local leaders to locate services and facilities more effectively within communities.
  • Decentralization can increase political stability and national unity by giving groups the ability to participate more directly in development decision-making.
  • Decentralization can increase the number of public goods and services and the efficiency with which they are delivered at lower cost.

Seiring dengan alasan tentang perlunya desentralisasi tersebut, maka desentralisasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat tipologi, yaitu (a) desentralisasi politik, (b) desentralisasi administratif, (c) desentralisasi fiskal dan (d) desentralisasi pasar atau desentralisasi ekonomi.

Desentralisasi politik bertujuan untuk memberikan kepada rakyat akses terhadap pengambilan keputusan publik, sedangkan desentralisasi administratif lebih berfokus pada redistribusi kewenangan dan tanggungjawab dalam penyediaan jasa layanan umum antara jenjang pemerintahan yang berbeda. Dalam hal ini, desentralisasi administratif memiliki tiga bentuk utama, yakni dekonsentrasi, delegasi dan devolusi. Selanjutnya, desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberi kewenangan kepada lembaga-lembaga lokal untuk menjalankan fungsi-fungsi yang telah diserahkan/dilimpahkan, sekaligus merumuskan keputusan tentang pengeluaran anggaran, serta kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri. Adapun desentralisasi ekonomi atau pasar diarahkan pada terjadinya alih tanggungjawab dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah dari sektor publik kepada sektor privat. Desentralisasi pasar ini merupakan bentuk sempurna dari desentralisasi, yang secara konkrit dapat berupa kebijakan privatisasi atau deregulasi.[46]

Pada tataran global, trend desentralisasi ini tidak hanya banyak diterapkan oleh negara maju, namun juga hampir diseluruh negara berkembang di dunia. Dan trend ini sejalan dengan trend besar lain, yakni perubahan dari konsepsi government kepada governance. Pada konsep “government”, pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Pemerintah juga menjadi penyandang dana terbesar sekaligus sebagai penerima benefit (beneficiary) terbesar.

Dengan berkembangnya paradigma governance, pola hubungan antar sektor (publik-privat) dan juga hubungan Pusat-Daerah berubah menjadi lebih sejajar (egaliter) dan demokratis. Pada pola seperti itu, penyelenggaraan jasa layanan atau fungsi pemerintahan tertentu tidak lagi di dominasi oleh satu pihak (Pemerintah). Hal ini berarti pula bahwa proses kemitraan dan kerjasama harus lebih digalakkan melalui pengurangan peran pemerintah pada satu sisi, dan penguatan peran swasta pada sisi lain.

Desentralisasi Perspektif Global

Desentralisasi ternyata berdampak secara positif terhadap kinerja yang lebih tinggi pada suatu bidang pembangunan tertentu. Keith McLean dan Elizabeth King melakukan penelitian tentang dampak desentralisasi di bidang pendidikan. Bukti awal yang ditemukan mengindikasikan bahwa desentralisasi telah meningkatkan kemandirian masyarakat dan aktor sekolah sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran.[47] Sejalan dengan hal tersebut, Anne Mills juga menemukan dampak positif desentralisasi di bidang kesehatan.[48] Sementara itu dalam bidang infrastruktur, Jessica Seddon telah melakukan studi yang menunjukkan bahwa desentralisasi menghasilkan efek yang cukup bervariasi di bidang infrastruktur.[49]

Pada beberapa hal, desentralisasi juga memberi kinerja yang lebih baik di bidang pertumbuhan ekonomi. Dengan mengutip beberapa sumber, Jessica Seddon mengemukakan bahwa desentralisasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di India. Namun, beberapa masalah metodologis melahirkan hasil yang lebih beragam, sehingga banyak hal yang harus diteliti lebih jauh untuk meyakinkan adanya hubungan yang terukur antara desentralisasi dengan pertumbuhan. Dalam hal ini, kurangnya bukti empiris yang kuat mendorong para peneliti untuk menetapkan tiga hipotesis antara desentralisasi dengan pertumbuhan. Dalam setiap hipotesis, pertumbuhan hanya merupakan hubungan sekunder terhadap desentralisasi; sementara bentuk-bentuk hubungan, apakah itu meningkatkan pertumbuhan, menghambat pertumbuhan, atau mensyaratkan pertumbuhan, sangat tergantung kepada variabel yang dikelompokkan sebagai hubungan primer terhadap desentralisasi.[50]

Ketiga hipotesis tersebut adalah: 1) desentralisasi meningkatkan efisiensi ekonomi di sector pengeluaran pemerintah, sehingga efek dinamisnya berbentuk percepatan terhadap pertumbuhan (growth-enhancing); 2) desentralisasi dapat mengantarkan pada instabilitas makro ekonomi, yang pada gilirannya akan memperlambat pertumbuhan; dan 3) negara berkembang memiliki kelembagaan dan lingkungan ekonomi yang sangat berbeda dibanding negara-negara maju, sehingga negara-negara berkembang ini tidak akan meraih keuntungan yang banyak tetapi tidak pula akan menderita sebagai akibat dari kebijakan desentralisasi.[51]

Ringkasan tentang dampak pemerintahan yang terdesentralisasi terhadap pelayanan umum untuk rakyat miskin di sembilan negara telah didokumentasikan oleh Robertson Work. Robertson Work melaporkan bahwa desentralisasi membawa dampak berupa peningkatan layanan kesehatan (di Belo Horizonte, Brazil), peningkatan layanan perkotaan (di Sinuapa, Honduras; keberhasilan pelaksanaan berbagai proyek di Jamunia Tank Gram Panchayat, India), peningkatan layanan pendidikan (di Ma’n dan Irbid, Jordan), perbaikan kualitas pemukiman (di Pakistan), peningkatan layanan kesehatan (di tiga kota Pilipina), menggerakkan pembangunan ekonomi lokal (di tiga kota Polis), peningkatan pendapatan rumah tangga (di Ivory Park, South Africa), serta peningkatan jasa-jasa pasar melalui kemitraan dengan sektor swasta (di Jinja, Uganda).[52]

Dampak desentralisasi terhadap studi yang dikembangkan Mick Moore dan James Putzel mengungkapkan bahwa desentralisasi adalah obat yang populer untuk mengatasi masalah-masalah pemerintahan, khususnya di negara berkembang. Desentralisasi juga dipercaya sebagai kebijakan yang pro penduduk miskin. Argumen paling umum adalah, karena definisi desentralisasi berarti membawa pemerintah lebih dekat kepada masyarakat baik dalam pengertian spasial maupun institutional, maka pemerintah akan menjadi lebih paham dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[53]

Dalam menyimpulkan dampak desentralisasi, UNDP dalam “Poverty Report 2000” menuliskan, bahwa: “Decentralized governance, when carefully planned, effectively implemented, and appropriately managed, can lead to significant improvement in the welfare of people at the local level, the cumulative effect of which can lead to enhanced human development. In addition, if decentralization involves real devolution of power to local levels, the enabling environment for poverty reduction is likely to be stronger. On the contrary, badly planned decentralization can worsen regional inequalities. Left to their own devices, richer regions are likely to develop faster than poor ones. And a system of matching grants, intended by central government to motivate local government to raise funds, typically exacerbates regional disparities. The richer regions can raise more funds – and thus receive more in matching grants”.[54]

Di bidang politik, Vedi R. Hadiz mengemukakan hubungan langsung antara desentralisasi dan demokrasi. Vedi R. Hadiz berasumsi bahwa desentralisasi mencitakan meningkatnya level transparansi dan akuntabilitas serta berkembangnya praktek good governance. Inti gagasannya adalah bahwa kebutuhan daerah akan terpenuhi secara lebih baik sebagai akibat diberikannya otonomi, dan bahwa para penguasa akan dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat setempat. Selain itu, inisiatif penduduk lokal dan kreativitas publik akan berkembang bebas karena mengendornya pengawasan Pusat yang terlalu kuat pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.[55]

Desentralisasi Dalam Perspektif Regional

Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, Indonesian Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) menemukan bukti bahwa desentralisasi berhasil mendorong terwujudnya tiga kondisi sebagai berikut:[56]

Pertama, meningkatnya kepedulian dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses politik di tingkat lokal. Di wilayah yang di survey, terdapat indikasi kuat menguatnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik. Masyarakat makin menuntut kinerja pemerintah yang semakin baik, dan dalam merespon tuntutan masyarakat ini, banyak Pemerintah Daerah yang menjadi berorientasi pada masyarakat (customer oriented) serta membuka dialog publik tentang kinerja pemerintahan dan upaya mewujudkannya.[57]

Kedua, perangkat pemerintahan daerah memiliki komitmen yang makin kuat dalam pemberian layanan serta merasakan adanya tekanan yang berat dari masyarakat agar mereka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena fungsi pelayanan berada di tangan pemerintah daerah yang secara spasial lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat, maka adalah hal yang wajar ketika masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengekspresikan perasaan dan tuntutannya terhadap pelayanan publik ini. Di bidang pelayanan ini, ditemukan fakta bahwa kualitas dan kuantitas pelayanan makin meningkat di beberapa daerah, dan ada pula yang menurun di sebagian daerah lainnya. Meskipun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga tingkat kualitas pelayanan minimal sama seperti pada saat pelayanan itu diberikan oleh pemerintah pusat.[58]

Ketiga, berkaitan dengan prospek kerjasama regional adalah bahwa antar pemerintah Kabupaten/Kota dan antara Kabupaten/Kota dengan pemerintah Propinsi saling bekerjasama dan berbagi informasi untuk menyelesaikan persoalan yang sama-sama mereka hadapi. Adanya kepentingan bersama untuk meningkatkan pelayanan publik dan pendapatan daerah, serta hasrat untuk menyelesaikan konflik yang muncul dari kebijakan desentralisasi, telah mendorong pemerintah daerah untuk saling membantu.

Walaupun demikian, beberapa dampak negatif terlihat tidak dapat dihindari. Dalam laporan penelitian berjudul “Regional Autonomy and the Business Climate: Three Kabupaten Case from West Java”, SMERU mengungkap fakta bahwa Kabupaten Cirebon tengah menyiapkan kebijakan tentang pemberlakuan 18 jenis pajak dan retribusi baru; sementara Kabupatenn Garut telah mengeluarkan 24 pajak dan retribusi baru. Kondisi serupa ditemukan di Ciamis yang memiliki 35 jenis pendapatan daerah, terdiri atas 6 pajak, 27 retribusi, dan 2 sumbangan pihak ketiga.[59]

  Seiring dengan hal di atas, Verdi R. Hadiz melakukan pengamatan bahwa desentralisasi di Indonesia telah membawa dampak berupa korupsi yang terdesentralisasi dan tersebar, aturan yang dijalankan oleh pejabat yang berjiwa “predator” (predatory local officials), serta merebaknya money politics dan konsolidasi politik gangster. Dalam konteks ini, pertanyaan pokoknya adalah ‘siapa yang mendapat manfaat terbesar dari desentralisasi?’ dan ‘siapa yang menjadi penerima manfaat terbesar dari munculnya sistem demokrasi yang pada hakikatnya didasari oleh logika money politics dan politik kekerasan’?[60]

Menurut Adrian Leftwich, persyaratan yang harus dipenuhi dalam meningkatkan daerah yang demokratis dan membangun (democratic developmental regime), ialah “A dedicated developmental elite; relative autonomy for the state apparatus; a competent and insulated economic bureaucracy; an empowered civil society; a capacity to manage effectively local and foreign economic interest; and a varying balance of repression, legitimacy and performance”.[61]

Hirotsune Kimura menawarkan enam poin kunci untuk membangun kapasitas pemerintah daerah (local government capacity building). Keenam hal tersebut adalah: Establishing nation-wide minimum standard of services, improving policy formulation capacity, modernizing bureaucracy, reorganizing boundary between LGUs, promoting check and balance system in local level, and strengthening financial basis (standarisasi pelayanan pemerintah secara nasional, kapasitas kebijakan pembangunan dan proses implementasinya, modernisasi birokrasi dalam rangka reformasi administrasi, reorganisasi batas wilayah pemerintah daerah, sistem check and balance dalam pemerintah daerah serta penguatan basis keuangan).[62]

Dalam kondisi seperti ini, dapat dibangun sebuah hipotesis bahwa semakin efektif implementasi keenam prinsip pengembangan kapasitas tersebut, semakin kuat kapasitas suatu pemerintah daerah dalam merealisasikan program pembangunan, sehingga semkin besar pula peluangnya untuk menjadi rejim lokal yang demokratis. Dengan demikian, kapasitas daerah adalah kunci keberhasilan desentralisasi. Sebab, tanpa ditopang oleh kapasitas yang memadai, desentralisasi justru akan dapat menjadi sumber kegagalan proses pembangunan di daerah.

Ditinjau dari sudut hukum administrasi negara, negara adalah suatu organisasi dari serangkaian tata kerja perangkat alat perlengkapan negara yang bekerja sama dalam suatu hubungan dan kesatuan yang utuh. Masing-masing alat perlengkapan negara tersebut mempunyai tugas dan lapangan kerja yang mungkin berbeda yang satu dengan lainnya. Tetapi perbedaan itu hanya merupakan pembagian tugas dan kewajiban semata. Di antara alat perlengkapan negara selalu ada koordinasi dan hubungan organisatoris.

Desentralisasi Dalam Perspektif Birokrasi

Meskipun memiliki dua sisi manfaat dan kelemahan, namun terdapat sebuah kesepakatan umum bahwa desentralisasi sangat diperlukan untuk mempromosikan model pemerintahan yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih demokratis (good governance). Baik di negara maju maupun negara berkembang, desentralisasi merupakan salah satu elemen kunci terhadap agenda reformasi yang dijalankan di negara yang bersangkutan.[63]

Secara konkret, kebijakan baru desentralisasi yang dimulai tahun 1999 adalah salah satu bentuk reformasi politik dan pemerintahan di samping perubahan UUD 1945, dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai bentuk reformasi, di mana kerangka desentralisasi yang baru telah merombak secara sistemik relasi Pusat dan Daerah. Dengan kebijakan desentralisasi, terjadi transfer kewenangan Pusat kepada Daerah, termasuk transfer personalia serta sumber-sumber pendapatan dan anggaran. Desentralisasi juga telah memberi penguatan demokrasi akar rumput dengan pemberlakuan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.

Desentralisasi di Indonesia berdampak pada terjadinya reformasi secara fundamental. Dikemukakan oleh Mera Koichi “decentralization taken by Indonesia is notable for its scale and speed. It was a Big Bang”.[64] Dalam bahasa yang berbeda, Pranap Bardhan and Dilip Mookherjee mengemukakan “Some of these countries witnessed an unprecedented “big bang” shift toward comprehensive political and economic decentralization: Bolivia in 1995 and Indonesia after the fall of Suharto in 1998”.[65] Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah yang telah digantikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, di Indonesia adalah desentralisasi yang paling berani di antara negara berkembang (the most daring decentralization policy in developing countries).[66]

Sebagai sebuah reformasi, desentralisasi tidak akan dapat berhasil tanpa diikuti oleh langkah-langkah lanjutannya. Dengan kata lain, desentralisasi harus disikapi dan ditindaklanjuti dengan reformasi birokrasi sebagai unsur penyelenggara desentralisasi. Dalam kaitan ini, reformasi birokrasi diarahkan pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik pada masa yang akan datang.

Otonomi Daerah di Indonesia

Secara konseptual, paradigma yang terkandung dalam kebijakan desentralisasi adalah sangat baik. Namun, implementasi desentralisasi ini membutuhkan prakondisi untuk dapat berhasil dengan baik, di antaranya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan ditopang oleh kemampuan atau kapasitas daerah untuk menjalankannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya telah menetapkan pilihannya secara formal dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, antara lain dinyatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang”. Sementara, dalam penjelasan Pasal tersebut antara lain dijelaskan bahwa: “…oleh karena negara Indonesia itu suatu “eenheidsstaat”, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom (streck dan locale rechtsgemeenchappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang”.

Dalam amandemen kedua UUD 1945, ketentuan tersebut mengalami perubahan. Perubahan tersebut tidak merubah esensinya, tetapi lebih bersifat mempertegas, memperjelas dan melengkapi. Disebutkan, misalnya, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah” [Pasal 18 ayat (1)]. Pemerintah daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 ayat (92)]. Selanjutnya, dikatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).

Secara etimologis, perkataan otonomi berasal dari bahasa latin “autos” yang berarti sendiri dan “nomos” aturan. Dengan demikian, mula-mula otonomi berarti mempunyai “peraturan sendiri” atau mempunyai hak/kekuasaan/ kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Kemudian arti ini berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”. Pemerintahan sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berarti urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang diatur dan diurus tersebut meliputi kewenangan-kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Berbagai teknik untuk menetapkan bidang mana yang menjadi urusan pemerintah pusat dan mana yang merupakan wewenang pemerintah daerah, yaitu (a) sistem residu, (b) sistem material, (c) sistem formal, (d) sistem otonomi riil, dan (e) prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab.

Dalam sistem residu, secara umum telah ditentukan lebih dahulu tugas-tugas yang menjadi wewenang pemerintah pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah. Kebaikannya terutama terletak pada saat timbulnya keperluan-keperluan baru, pemerintah daerah dapat dengan cepat mengambil keputusan dan tindakan yang dipandang perlu, tanpa menunggu perintah dari pusat. Sebaliknya, sistem ini dapat pula menimbulkan kesulitan mengingat kemampuan daerah yang satu dengan yang lainnya tidak sama dalam pelbagai lapangan atau bidang. Akibatnya, bidang atau tugas yang dirumuskan secara umum ini dapat menjadi terlalu sempit bagi daerah yang kemampuannya terbatas.

Dalam sistem material, tugas pemerintah daerah ditetapkan satu persatu secara limitatif atau terinci. Di luar tugas yang telah ditentukan, merupakan urusan pemerintah pusat. Kelemahannya, sistem ini kurang fleksibel karena setiap perubahan tugas dan wewenang daerah harus dilakukannya melalui prosedur yang lama dan berbelit-belit. Akibatnya, memghambat kemajuan daerah, karena mereka harus menunggu penyerahan yang nyata bagi setiap urusan. Dapat terjadi suatu urusan menjadi terbengkelai, tidak diurus oleh pemerintah pusat dan tidak pula oleh pemerintah daerah. Sedangkan dalam sistem formal, daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan kata lain, urusan rumah tangga daerah dibatasi oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam sistem otonomi riil, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. Karena pemberian tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan pada keadaan riil di dalam masyarakat, maka kemungkinan yang dapat ditimbulkannya ialah bahwa tugas atau urusan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah dengan melihat kepada kemampuan dan keperluannya untuk diatur dan diurus sendiri. Sebaliknya, tugas yang kini menjadi wewenang daerah, pada suatu ketika, bilamana dipandang perlu dapat diserahkan kembali kepada pemerintah pusat atau ditarik kembali dari daerah.

Prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dikenal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai salah satu variasi dari sistem otonomi riil. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Dimaksudkan dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi seluas-luasnya adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan prinsip otonomi nyata, adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antara daerah. Hal yang penting adalah bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersamaan dengan itu, Pemerintah wajib memberikan fasilitasi berupa pemberian peluang, kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Konsensus nasional mengenai keberadaan desentralisasi dalam Negara Kesatuan Indonesia mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan administrasi negara Indonesia tidak hanya semata-mata atas dasar asas tersebut, tetapi juga atas dasar desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Dengan demikian, setidak-tidaknya penyelenggara organisasi negara Indonesia telah menerima pemikiran mendasar bahwa sentralisasi dan desentralisasi masing-masing sebagai asas organisasi tidak ditempatkan pada kutub yang berlawanan (dichotomy), tetapi kedua asas tersebut merupakan suatu rangkaian kesatuan (continuum). Kedua asas ini memiliki fungsi yang berlainan, tetapi saling melengkapi bagi keutuhan organisasi negara. Sentralisasi berfungsi menciptakan keseragaman, sedangkan desentralisasi menciptakan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Desentralisasi bukan tujuan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas pemerintah daerah, keselerasan hubungan antara Pemerintah dengan Daerah dan antar Daerah dalam kewenangan dan keuangan, untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian Daerah. Pada hakikatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritoir tertentu. Sebagai pancaran paham kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun Pemerintah Daerah.

Pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Secara yuridis, dalam konsep daerah otonom dan otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah. Aspek spasial dan masyarakat yang memiliki dan terliput dalam otonomi daerah telah jelas sejak pembentukan daerah otonom. Di samping pembentukan daerah otonom tercakup dalam konsep desentralisasi adalah penyerahan materi wewenang yang dalam Pasal 18 UUD 1945 disebut urusan pemerintahan. Dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom berarti terjadi distribusi urusan pemerintahan yang secara implisit distribusi wewenang antara Pemerintah dan daerah otonom.

Dalam organisasi negara bangsa selalu terdapat sejumlah urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan secara sentralisasi beserta penghalusannya dekonsentrasi. Tetapi tidak pernah terdapat suatu urusan pemerintahan apapun yang diselenggarakan sepenuhnya secara desentralisasi. Urusan pemerintahan yang menyangkut kepentingan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara lazimnya diselenggarakan secara sentralisasi dan dekonsentrasi. Urusan pemerintahan yang mengandung dan menyangkut kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) diselenggarakan secara desentralisasi.

Tujuan utama kebijakakan otonomi daerah adalah, pertama, membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil mamfaat daripadanya. Pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Kedua, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mendapat kewenangan lebih dari pemerintah pusat, maka daerah akan mengalami proses pembelajaran dan pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreativitas akan terpacu, sehingga kapabilitas dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat.

Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya, daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yakni (a) sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi; dan (b) sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah. Secara teoritis, hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan pemerintah daerah berdasarkan atas tiga asas, yaitu: (a) asas desentralisasi; (b) asas dekonsentrasi; dan (c) asas tugas pembantuan.

Dalam asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan. Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah dalam arti bahwa kebijakan, perencanaan dan biaya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan. Sementra asas pembantuan berarti keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah daerah memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat.

Desentralisasi telah menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal, serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan. Secara umum tujuan tersebut dapat diklasifikasi ke dalam dua variabel penting: pertama, peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan pendekatan model efisiensi struktural (structural efficiency model); dan kedua, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, yang merupakan pendekatan model partisipasi (participatory model).

Setiap negara pada dasarnya memiliki titikberat yang berbeda dalam tujuan-tujuan desentralisasinya, tergantung pada kesepakatan dalam konstitusi terhadap arah pertumbuhan (direction of growth) yang akan dicapai melalui desentralisasi. Desentralisasi merupakan simbol “trust” dari pemerintrah pusat yang sentralistik kepada pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 butir 7 menyebutkan, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi desentralisasi menurut para pakar berbeda redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Joeniarto menyebut bahwa desentralisasi adalah meberikan wewenang dari negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Sedangkan Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya. Desentralisasi sebagai pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintah lokal (local government), adanya pembagian kewenangan serta terjadinya ruang gerak yang ditandai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada pemerintah yang lebih rendah, hal inilah yang merupakan hal terpenting perbedaan antara desentralisasi dengan sentralisasi.

Desentralisasi dalam arti penyerahan urusan pemerintah hanya dilakukan oleh pemerintah kepada daerah otonom. Oleh karena itu tidak terjadi penyerahan wewenang legislasi dari lembaga legIslatif dan wewenang yudikatif dari lembaga yudikatif kepada daerah otonom. Daerah otonom hanya mempunyai wewenang untuk membentuk peraturan daerah (local ordinance), bukan undang-undang.

Prinsip Otonomi Daerah

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan Undang-undang, sistem pemerintahan telah memberikan keleluasaan yang sangat luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peranserta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini dianggap sangat penting, karena tantangan perkembangan lokal, nasional, regional, dan internasional di berbagai bidang ekonomi, politik dan kebudayaan terus meningkat dan mengharuskan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional. Pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya masing-masing serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman antar daerah.

Sesuai dengan amanat UUD 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pemberian otonomi kepada daerah didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Asas yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasar Undang-undang Nomor  32 Tahun 2004, adalah:

  • asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan, oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
  • tugas pembantuan adalah penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menganut sistem open end arrangement atau general competence. Dalam sistem ini daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yang dimiliki Pusat. Artinya Pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki Pusat. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lain.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu: Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah terdiri atas kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta perangkat daerah, secara umum perangkat daerah terdiri atas: unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik,diwadahi dalam lembaga teknis daerah; dan unsur pelaksanaan urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Kesimpulan

Desentralisasi tidak mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek politik, fiskal, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan, dan pembangunan sosial dan ekonomi. Secara konseptual, desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik (political decentralization); desentralisasi administratif (administrative decentralization); desentralisasi fiskal (fiscal decentralization); dan desentralisasi ekonomi (economic or market decentralization).

Desentralisasi menjelma dalam dua bentuknya yang positif dan negatif. Dari sisi kemanfaatan, desentralisasi dapat lebih tepat meningkatkan efisiensi dan daya tanggap pemerintah melalui pemenuhan layanan publik yang lebih sesuai dengan preferensi rakyat. Desentralisasi dapat membangkitkan semangat kompetisi dan inovasi antar pemerintah daerah untuk mencapai kepuasan masyarakat yang lebih tinggi. Di sisi lain, kualitas pelayanan publik sering menjadi korban karena transfer kewenangan sering disalahartikan atau disalahgunakan.

Desentralisasi bukan tujuan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Secara yuridis, dalam konsep daerah otonom dan otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah. Dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom berarti terjadi distribusi urusan pemerintahan yang secara implisit distribusi wewenang antara Pemerintah dan daerah otonom.

Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonomi diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Rekomendasi

Pesan utama dari paparan di atas adalah bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia harus dihindarkan adanya eksklusivisme dan isolasionisme kedaerahan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) adalah satu kesatuan politik (political unity) yang harus saling memperkuat. Dengan demikian, pemberian desentralisasi tidak boleh menimbulkan kelemahan pada Pemerintah Pusat atau menimbulkan egoisme teritorial yang sempit.

Demikian pula, fungsi dekonsentrasi yang dijalankan oleh  perangkat Pusat di Daerah hendaknya tidak dicurigai sebagai upaya melakukan resentralisasi. Hal ini berarti pula bahwa hubungan antara Pusat dan Daerah bukan relasi yang bersifat trade-off atau zero-sum, melainkan synergistic win-win.

Daftar Pustaka

Arikan, GG., 2004, “Fiscal decentralization: A remedy for corruption?”, International Tax and Public Finance 11(2): 175-195.

Aronson, J. Richard, 1985, Public Finance, New York: McGraw-Hill Book Company.

Azfar, Omar, S. Kahkonen, A. Lanyi, P. Meagher, and D. Rutherford, 1999, Decentralization, Governance and Public Services, the Impact of Institutional Arrangements: A Review of the Literature, IRIS Centre, Maryland: University of Maryland.

Breton, Albert, 1996, Competitive Governments, Cambridge: Cambridge University Press.

Bardhan, Pranab and Dilip Mookherjee (ed.), 2006, Decentralization And Local Governance in Developing Countries: A Comparative Perspective, Cambridge: MIT Press.

Braathen, Einar, 2008, Decentralisation and Poverty Reduction, A Review of the Linkages in Tanzania and the International Literature, Norad Report 22b/2008 Discussion, Norwegian Agency for Development Cooperation, http://www.norad.no/items/Decentralisation/

Breton, Albert, and Anthony Scott, 1978, The Economic Constitution of Federal States. Toronto: University of Toronto Press.

Breton, Albert, Alberto Cassone, and Angela Fraschini, 1998, “Decentralization and Subsidiarity: Toward a Theoretical Reconciliation”, University of Pennsylvania Journal of International Economic Law 19 (1): 21–51.

Brilantes Jr., Alex, 2004, Decentralization Imperatives, Lessons from Some Asian Countries, Journal of International Cooperation Studies, Vo.12 No.1, August.

Brinkerhoff, Derick W. and Omar Azfar, 2006, Decentralization and Community Empowerment: Does community empowerment deepen democracy and improve service delivery?, U.S. Agency for International Development Office of Democracy and Governance.

Burki, S.J., G. Perry, and W. Dillinger, 1999, “Beyond The Center: Decentralizing The State”, World Bank Latin American and Caribbean Studies, Washington DC: World Bank.

Crook R, Sverrisson A., 2001, Decentralization and Poverty Alleviation in Developing Countries: A Comparative Analysis, or Is West Bengal Unique?, Institute of Development Studies: Brighton.

Devas, Nick, “Indonesia: what do we mean by decentralization?”, Public Administration and Development Journal, Vol.17, 1997, h.351-367.

Dillinger, William, 1994, Decentralization and Its Implications for Urban Service Delivery. Urban Management Program Discussion Paper 16 (Washington, DC: World Bank), dalam Richard C. Crook and James Manor, 1998, Democracy and Decentralization in South-East Asia and West Africa: Participation, Accountability, and Performance, Cambridge: Cambridge University Press.

Falleti, Tulia G., A Sequential Theory of Decentralization and Its Effects on the Intergovernmental Balance of Power: Latin American Cases In Comparative Perspective, Working Paper #314, July, 2004, http://www.ciaonet.org/

FAO, 2006, Understand, Analyse and Manage a Decentralization Process, Institutions For Rural Development, Rome.

Fisman R, Gatti R., Decentralization and corruption: evidence across countries, Journal of Public Economics, 2002, 83(3): 325-345.

Fjeldstad O.H., 2004, Decentralization and Corruption: A Review of the Literature, Bergen: Chr. Michelson Institute.

Ford, James, 1999, “Rationale for Decentralization”, dalam Jennie Litvack and Jessica Seddon (ed.), Decentralization Briefing Notes, World Bank Institute. http://www.worldbank.org/

Gera, Weena JS., Central Bureaucratic Supervision and Capacity Development in Decentralization: Rethinking the Relevance of the Department of Interior and Local Government of the Philippines, Forum of International Development Studies No.37, September, 2008, Nagoya University: Graduate School of International Development, http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/bpub/research/

Gie, The Liang, 1993, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Yogyakarta: Liberty.

Hadiz, Vedi R., 2003, Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives, Working Papers Series No. 47, City University of Hong Kong: Southeast Asia Research Center, http://www.gtzsfdm.or.id/documents/

Hyman, David N., 1993, Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy, Fourth Edition, Boston: Irwin.

Indonesian Rapid Decentralization Appraisal, 2002, Decentralization and Local Governance in Indonesia: First and Second Report on the Indonesian Rapid Decentralization Appraisal (IRDA), Jakarta: Asia Foundation.

Javier, Aser B., 2000, New Politics and Governance in an Era of Decentralized Polity: the Local Government of The Philippines, dalam “The Decentralization Training Program for Trainers of the Indonesian Public Administration Agency” di GSID Nagoya University, 20 September-12 Oktober.

Jennie Litvack and Jessica Seddon (ed.), Decentralization Briefing Notes, World Bank Institute, http://www.worldbank.org/

Kimura, Hirotsune, Desentralisasi: Bentuk Baru Integrasi Nasional?, Jurnal Ketahanan Nasional, UGM, Nomor IV (3), Desember 1999, h.37-50.

Koesoemahatmadja, RDH., 1979, Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Binacipta.

Koichi, Mera, 2004, The Big Bang Decentralization in Indonesia and the Lessons Learned, Paper Presented at the International Workshop Urban Governance in Global Perspective, September 17-18, University of South California.

Kolehmainen-Aitken, Riitta-Liissa, 1999, “Decentralization of the Health Sector”, in World Bank Institute (ed.), Decentralization Briefing Notes, World Bank Institute Working Papers, http://www.worldbank.org/

Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim, 1978, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: FH Universitas Indonesia.

Leftwich, Adrian, 2000, States of Development: On The Primacy of Polictics in Development, Cambridge: Polity Press.

Litvack, Jennie, Junaid Ahmad, Richard Bird, 1998, Rethinking Decentralization in Developing Countries, Washington DC: The World Bank.

Litvack, Jennie, 1994, “Regional Demands and Fiscal Federalism”, In Christine Wallich, ed., Russia and the Challenge of Fiscal Federalism, A Regional and Sectoral Study, Washington, DC: World Bank.

Litvack, Jennie, Jessica Seddon, at al, 1998, Decentralization Briefing Notes, Washington DC: The World Bank.

Litvack, Jennie, and Claude Bodart, 1993, “User Fees Plus Quality Equals Improved Access to Health Care: Results of a Field Experiment in Cameroon”, Social Science and Medicine 37 (3): 369-83.

Lubis, M Solly, 1978, Asas-asas Hukum Tata Negara, Bandung: Alumni.

Manan, Bagir, 1993, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-undang Pelaksanaannya), Karawang: UNSIKA.

McBeath, Gerald A. and Andrea R. C. Helms, 1983, “Alternate Routes to Autonomy in Federal and Quasi-Federal Systems”, in Publius, Vol. 13, No. 4 (Autumn), Oxford University Press.

McLean, Keith and Elizabeth King, 1999, “Decentralization of the Education Sector”, dalam Jennie Litvack and Jessica Seddon (ed.), Decentralization Briefing Notes, WBI Working Papers, World Bank Institute.

Moore, Mick and James Putzel, 1999, Politics and Poverty: A Background Paper For The World Development Report 2000/1, http://www.worldbank.org/poverty/

Muslimin, Amrah, 1982, Beberapa Azas-azas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi, Bandung: Alumni.

______, 1960, Ichtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1908, Jakarta: Jambatan.

Oates, Wallace, 1972, Fiscal Federalism, New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Owens, Jeffrey and Giorgio Panella (ed.), 1991, Local Government: An International Perspective, North-Holland.

Rondinelli, Dennis, 1999, “What is Decentralization?”, in World Bank, Decentralization Briefing Notes, WBI Working Papers.

Rondinelli, Dennis and G. Shabbir Cheema, 1983, “Implementing Decentralization Policies: An Introduction” dalam Cheema and Rondinelli (ed.), Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries, California, Sage Publication in cooperation with UNCRD.

Sasaoka, Yuichi, 2007, Decentralization and Conflict, The 889th Wilton Park Conference, Japan International Cooperation Agency.

Seddon, Jessica, 1999, “Decentralization of Infrastructure”, dalam World Bank Institute (ed.), Decentralization Briefing Notes, WBI Working Papers, http://www.worldbank.org/

Siegle, Joseph and Patrick O’Mahony, Assessing the Merits of Decentralization as a Conflict Mitigation Strategy, http://www.dai.com/pdf/decentralization/

Silverman, Jerry M., Public Sctor Decentralization, Vision Study Paper No.1 Public Sector Management Division, Africa Technical Department, November 1990.

SMERU, Regional Autonomy and Investment Opportunity: the Case in Three Districts in West Java Province, (Indonesian version), Laporan Penelitian, Jakarta, 2002, www.smeru.or.id/report/field/

Steve, Leach, Davis Horward and Associates, 1996, Enabling or Disabling Local Government: Choices for the future, Buckingham Philadelphia: Open University Press.

Stiglitz, J. E. and H. Uzawa (ed.), 1969, Readings in Modern Theory of Economic Growth, MIT Press.

Stiglitz, 1986, Economics of Public Sector, New York: Norton.

Suradinata, Ermaya, 1993, Kebijaksanaan Pembangunan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Perkembangan Teori dan Penerapan, Bandung: Ramadan.

Surianingrat, Bayu, 1981, Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisa, Jakarta: Dewaruci Press.

Syafrudin, Ateng, 1973, Pemerintah Daerah dan Pembangunan, Bandung: Sumur Bandung.

Tiebout, Charles, 1956, “A Pure Theory of Local Expenditures”, Journal of Political Economy, 64 (5): 416–24.

Tresch, Richard, 1981, Public Finance, Plano, Texas: Business Publications.

Turner, Mark and David Hulme, 1997, Governance, Administration and Development: Making the State Work, London: Macmillan Press Ltd.

Turner, Mark, “Whatever happened to deconcentration: Recent Initiatives in Cambodia”, Public Administration and Development Journal, Vol.22, 353–364, Canberra, 2002.

UNDP, 2000, Overcoming Human Poverty, UNDP Poverty Report, http://www.undp.org/povertyreport/

Weingast, Barry, 1995, “The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic Development”, Journal of Law, Economics, and Organization 11 (1): 1–31.

World Bank, 2000, Helping Countries to Combat Corruption: Progress at the World Bank since 1997, Washington DC.

World Bank, “Decentralization and Governance: Does Decentralization Improve Public Service Delivery?”, PremNotes No.55, June 2001,  http://www1.worldbank.org

Work, Robertson, (ed.), 2002, The Role of Participation and Partnership in Decentralized Governance: A Brief Synthesis of Policy Lessons and Recommendations of Nine Country Case Studies on Service Delivery for the Poor, New York: UNDP, http://www.undp.org/governance/

Peraturan Perundang-undangan:

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Ketetapan MPRS Nomor XXI/MPR/1966, tentang Pemberian Otonomi Seluas-luasnya Kepada Daerah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, tentang Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956, tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Dekosentrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pemerintah Daerah.

—– ooo 0 ooo —–

Dalam Jurnal Hukum Maksigama, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, Vol. XXXIII, No.1,  Mei 2009, ISSN: 1410-8763, hal. 1-27.


[1] Lihat Pasal 18 UUD 1945.

[2] Vivien Lowndees, “Locality and community: Choices for Local Government”, dalam Leach Steve, Davis Horward and Associates, 1996, Enabling or Disabling Local Government: Choices for the future, Buckingham Philadelphia: Open University Press.

[3] Charles Tiebout, 1956, “A Pure Theory of Local Expenditures”, Journal of Political Economy 64 (5): 416–24.

[4] Wallace Oates, 1972, Fiscal Federalism, New York: Harcourt Brace Jovanovich.

[5] Richard Tresch, 1981, Public Finance, Plano, Texas: Business Publications.

[6] Litvack, Jennie, and Claude Bodart, 1993, “User Fees Plus Quality Equals Improved Access to Health Care: Results of a Field Experiment in Cameroon”, Social Science and Medicine 37 (3): 369–83.

[7] Albert Breton, 1996, Competitive Governments, Cambridge: Cambridge University Press; Lihat juga Albert Breton, and Alberto Cassone Barry Weingast, 1995, “The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic Development”, Journal of Law, Economics, and Organization 11 (1): 1–31, and Angela Fraschini, 1998, “Decentralization and Subsidiarity: Toward a Theoretical Reconciliation”, University of Pennsylvania Journal of International Economic Law 19 (1): 21–51.

[8] Sebagaimana dikutip oleh Jennie Litvack and Jessica Seddon, at al, 1998, Decentralization Briefing Notes, Washington DC: The World Bank; lihat juga Jennie Litvack, Jundid Ahmad and Richard Bird, at al, 1998, Decentralization in Developing Country, Washington DC: The World Bank.

[9] Charles Tiebout, 1956, Loc. Cit.

[10] David N. Hyman, 1993, Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy, Fourth Edition, Boston: Irwin.

[11] Richard Tresch, 1981, Public Finance, Plano, Texas: Business Publications, h.576-577.

[12] J. Richard Aronson, 1985, Public Finance, New York: McGraw-Hill Book Company, h.153-161.

[13] Stiglitz, 1986, Economics of Public Sector, New York: Norton, h.636-637.

[14] Omar Azfar, S. Kahkonen, A. Lanyi, P. Meagher, and D. Rutherford, 1999, Decentralization, Governance and Public Services, the Impact of Institutional Arrangements: A Review of the Literature, University of Maryland: IRIS Centre.

[15] Nick Devas, “Indonesia: What do we mean by Decentralization?”, Public Administration and Development Journal, Vol.17, 1997, h.351-352.

[16] Dennis Rondinelli, 1999, “What is Decentralization?”, in World Bank, Decentralization Briefing Notes, WBI Working Papers.

[17] Mark Turner and David Hulme, 1997, Governance, Administration and Development: Making the State Work, London: Macmillan Press Ltd., h.152.

[18] Arikan GG., 2004, “Fiscal decentralization: A remedy for corruption?”, International Tax and Public Finance 11(2): 175-195; O.H. Fjeldstad, 2004, Decentralization and Corruption: A Review of the Literature, Chr. Michelson Institute: Bergen; Gatti R. Fisman, 2002, “Decentralization and corruption: evidence across countries”, Public Economics Journal 83 (3): 325-345.

[19] Einar Braathen, 2008, Decentralisation and Poverty Reduction, A Review of the Linkages in Tanzania and the International Literature, Norad Report 22b/2008 Discussion, Norwegian Agency for Development Cooperation, http://www.norad.no/items/14184/38/2084279701/Decentralisation; Sverrisson A. Crook R, 2001, Decentralization and Poverty Alleviation in Developing Countries: A Comparative Analysis, or Is West Bengal Unique?, Institute of Development Studies: Brighton; Mick Moore and James Putzel, 1999, Politics and Poverty: A Background Paper For The World Development Report 2000/1, http://www.worldbank.org/poverty/

[20] World Bank, “Decentralization and Governance: Does Decentralization Improve Public Service Delivery?”, in PremNotes No.55, June 2001, http://www1.worldbank.org/prem/PREMNotes/; Aitken Kolehmainen, Riitta-Liissa, 1999, “Decentralization of the Health Sector”, World Bank Institute (ed.), Decentralization Briefing Notes, WBI Working Papers, http://www.worldbank.org/; Keith McLean and Elizabeth King, 1999, “Decentralization of the Education Sector”, in World Bank Institute (ed.), Decentralization Briefing Notes, WBI Working Papers, http://www.worldbank.org/; William Dillinger, 1994, Decentralization and Its Implications for Urban Service Delivery, Urban Management Program Discussion Paper 16 (Washington, DC: World Bank), dalam Richard C. Crook and James Manor, 1998, Democracy and Decentralization in South-East Asia and West Africa: Participation, Accountability, and Performance, Cambridge: Cambridge University Press.

[21] World Bank, 2000, Helping Countries to Combat Corruption: Progress at the World Bank since 1997, Washington DC: World Bank.

[22] Yuichi Sasaoka, 2007, Decentralization and Conflict, The 889th Wilton Park Conference, Japan International Cooperation Agency; Joseph Siegle, and Patrick O’Mahony, Assessing the Merits of Decentralization as a Conflict Mitigation Strategy, http://www.dai.com/pdf/Decentralization

[23] Derick W. Brinkerhoff, and Omar Azfar, 2006, Decentralization and Community Empowerment: Does community empowerment deepen democracy and improve service delivery?, U.S. Agency for International Development Office of Democracy and Governance.

[24] Cornelius 1999; Fox and Aranda 1996; Rodden 2000; Rodden and Wibbels 2002; Stein 1998, dikutip dari Tulia G. Falleti, A Sequential Theory of Decentralization and Its Effects on the Intergovernmental Balance of Power: Latin American Cases In Comparative Perspective, Working Paper #314, July 2004, http://www.ciaonet.org/

[25] Brilantes Jr., Decentralization Imperatives, Lessons from Some Asian Countries, Journal of International Cooperation Studies, Vo.12 No.1, August 2004, h.39.

[26] S.J. Burki, G. Perry, and W. Dillinger, 1999, “Beyond The Center: Decentralizing The State”, World Bank Latin American and Caribbean Studies, Washington DC: World Bank, h.3.

[27] Indonesian Rapid Decentralization Appraisal, 2002, Decentralization and Local Governance in Indonesia: First and Second Report on the Indonesian Rapid Decentralization Appraisal (IRDA), Jakarta: Asia Foundation.

[28] SMERU, 2002, Regional Autonomy and Investment Opportunity: the Case in Three Districts in West Java Province, (Indonesian version), Laporan Penelitian, Jakarta, h.21-22; http://www.smeru.or.id/report/field/

[29] James Ford, 1999, “Rationale for Decentralization”, dalam Jennie Litvack and Jessica Seddon (ed.), Decentralization Briefing Notes, World Bank Institute, h.6-8, http://www.worldbank.org/

[30] Jeffrey Owens and Giorgio Panella (ed.), 1991, Local Government: An International Perspective, North-Holland, h.6.

[31] Mark Turner, 2002, “Whatever happened to deconcentration: Recent Initiatives in Cambodia”, Public Administration and Development Journal, Vol 22, 353–364, Canberra, h.354.

[32] Ibid., h.355.

[33] Weena JS. Gera, 2008, “Central Bureaucratic Supervision and Capacity Development in Decentralization: Rethinking the Relevance of the Department of Interior and Local Government of the Philippines, dalam Forum of International Development Studies No.37, September, Nagoya University: Graduate School of International Development, h.103, http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/bpub/research/

[34] FAO, 2006, Understand, Analyse and Manage a Decentralization Process, Institutions For Rural Development, Rome, h.31.

[35] Gerald A. McBeath and Andrea R. C. Helms, 1983, “Alternate Routes to Autonomy in Federal and Quasi-Federal Systems”, in Publius, Vol. 13, No. 4 (Autumn), Oxford University Press, h.34.

[36] Nick Devas, 1997, “Indonesia: what do we mean by decentralization?”, dalam Public Administration and Development Journal, Vol.17, h.351-367.

[37] Mark Turner and David Hulme, 1997, Governance, Administration and Development: Making the State Work, London: Macmillan Press Ltd., h.152-153.

[38] Lihat: JLGG Newsletter, Decentralization: New Legislation Boosts Japan’s Local Authorities, Issue No.31, Summer 1999.

[39] Dennis Rondinelli, 1999, “What is Decentralization?”, dalam Jennie Litvack and Jessica Seddon (ed.), Decentralization Briefing Notes, World Bank Institute, h.2, http://www.worldbank.org/

[40] Mark Turner and David Hulme, 1997, Governance, Administration and Development: Making the State Work, London: Macmillan Press Ltd., h.152.

[41] Aser B. Javier, 2000, New Politics and Governance in an Era of Decentralized Polity: the Local Government of The Philippines, dalam “The Decentralization Training Program for Trainers of the Indonesian Public Administration Agency”, GSID Nagoya University, 20 September-12 Oktober, h.2-3; James Ford, 1999, “Rationale for Decentralization”, dalam Jennie Litvack and Jessica Seddon (ed.), Decentralization Briefing Notes, World Bank Institute, http://www.worldbank.org/

[42] Jeffrey Owens and Giorgio Panella (ed.), 1991, Local Government: An International Perspective, North-Holland, h.6.

[43] James Ford, 1999, Op. Cit., h.6.

[44] Jennie Litvack, Junaid Ahmad, Richard Bird, 1998, Rethinking Decentralization in Developing Countries, The World Bank, Washington DC., h.5; Lihat juga Jennie Litvack, 1994, “Regional Demands and Fiscal Federalism”, In Christine Wallich, ed., Russia and the Challenge of Fiscal Federalism, A Regional and Sectoral Study, Washington, D.C.: World Bank.

[45] Dennis Rondinelli and G. Shabbir Cheema, 1983, “Implementing Decentralization Policies: An Introduction” dalam Cheema and Rondinelli (ed.), Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries, California: Sage Publication in cooperation with UNCRD, h.15-16.

[46] Dennis Rondinelli, 1999, Op. Cit., h.2-4.

[47] Lihat Keith McLean and Elizabeth King, 1999, “Decentralization of the Education Sector”, dalam Jennie Litvack and Jessica Seddon (ed.), Decentralization Briefing Notes, World Bank Institute, h.55.

[48] Anne Mills dalam Kolehmainen-Aitken, Riitta-Liissa, 1999, “Decenttralization of the Health Sector”, dalam Jennie Litvack and Jessica Seddon (ed.), Decentralization Briefing Notes, World Bank Institute, h.57; beberapa manfaat nyata desentralisasi di bidang kesehatan adalah: “More rational and unified health service that caters to local preferences. Improvement of health programs implementation. Lessened duplication of services as the target of populations is defined more specifically. Reduction of inequalities between rural and urban areas. Cost containment from moving to streamlined, targeted programs. Greater community financing and involvement of local communities. Greater integration of activities of different public and private agencies. Improvement of inter-sectoral coordination, particularly in local government and rural development activities.”

[49] Jessica Seddon, 1999, “Decentralization of Infrastructure”, dalam World Bank Institute (ed.), Decentralization Briefing Notes, WBI Working Papers,h.70; Sebagai contoh, pengeluaran untuk infrastruktur meningkat seiring dengan pemberian desentralisasi, khususnya di negara berkembang. Hal ini sekaligus dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih suka melaksanakan sendiri program pembangunan infrastruktur dari pada disediakan langsung oleh pemerintah pusat. Di samping itu, secara umum indikator kinerja sedikit mengalami peningkatan atau tetap manakala sektor infrastruktur ini diserahkan ke pemerintah daerah; http://www.worldbank.org/

[50] Ibid., h.93.

[51] Ibid., h.93-95.

[52] Robertson Work, ed., 2002, The Role of Participation and Partnership in Decentralized Governance: A Brief Synthesis of Policy Lessons and Recommendations of Nine Country Case Studies on Service Delivery for the Poor, New York: UNDP, http://www.undp.org/governance/

[53] Mick Moore and James Putzel, 1999, Politics And Poverty: A Background Paper For The World Development Report 2000/1, Paper tidak dipublikasikan, h.12; http://www.worldbank.org/poverty/

[54] UNDP, 2000, Overcoming Human Poverty, UNDP Poverty Report, h.60-61. http://www.undp.org/povertyreport/

[55] Vedi R. Hadiz, 2003, Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives, Working Papers Series No.47, City University of Hong Kong: Southeast Asia Research Center, h.16; http://www.gtzsfdm.or.id/documents/

[56] Indonesian Rapid Decentralization Appraisal, 2002a, Mei, Decentralization and Local Governance in Indonesia: First Report on the Indonesian Rapid Decentralization Appraisal (IRDA), Jakarta: Asia Foundation, h.10.

[57] Ibid.

[58] Ibid., h.14.

[59] SMERU, 2002, Regional Autonomy and Investment Opportunity: the Case in Three Districts in West Java Province, (Indonesian version), Laporan Penelitian, Jakarta, h.21-22, http://www.smeru.or.id/report/field/

[60] Vedi R. Hadiz, 2003, Op. Cit., h.16.

[61] Adrian Leftwich, 2000, States of Development: On The Primacy of Polictics in Development, Cambridge: Polity Press, h160-167.

[62] Hirotsune Kimura, Desentralisasi: Bentuk Baru Integrasi Nasional?, Jurnal Ketahanan Nasional, UGM, Nomor IV (3), Desember 1999, h.37-50.

[63] Di Jepang, misalnya, desentralisasi dipandang sebagai reformasi besar ke-3 (the third major reform) di era modern, setelah Restorasi Meiji pada pertengahan abad XIX dan reformasi administratif setelah berakhirnya PD II. Lihat: JLGG Newsletter, Decentralization: New Legislation Boosts Japan’s Local Authorities, Issue No. 31, Summer 1999, h.1.

[64] Mera Koichi, 2004, The Big Bang Decentralization in Indonesia and the Lessons Learned, Paper Presented at the International Workshop Urban Governance in Global Perspective, September 17-18, University of South California, h.2.

[65] Pranab Bardhan and Dilip Mookherjee (ed.), 2006, Decentralization And Local Governance in Developing Countries: A Comparative Perspective, Cambridge: MIT Press.

[66] Indonesian Rapid Decentralization Appraisal, 2002, Loc. Cit.

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s