PRINSIP PENGAWASAN INDEPENDENSI HAKIM

PRINSIP PENGAWASAN INDEPENDENSI HAKIM

Kusnu Goesniadhie S.*

 

Abstract

Judicial independence is best understood as a two dimensional relationship. Firstly, in terms of the sources of dependency, external controls and influences must be distinguished from internal controls and influences. Secondly, in terms of the targets of influence or control, the individual judges must be distinguished from the judiciary as a collective whole or institution. Judicial independence is a pre-requisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a fair trial. A judge shall therefore uphold and exemplify judicial independence in both its individual and institutional aspects.

The external category refers to all of those forces, governmental and nongoverntmental, public and private, outside of the judiciary itself that can encroach on the autonomy of the judiciary collectively or of the individual judge. This is the most widely recognized dimension of judicial independence.

Judicial Commission ones of government institution as an auxiliary organ of judicial powers to control individual judges and a collective whole or institution. This paper explores the real issue of relationship between Judicial Commission and Supreme Court, especially independence of judges.

 

Keynotes: Judicial Commission, Independence of Judge, Supreme Court.

 

Masyarakat menyoroti sistem dan praktek penegakan hukum di bidang peradilan lingkungan kekuasaan kehakiman, khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas hakim. Masyarakat memberikan sorotan pada cara dan hasil kinerja hakim sebagai tumpuan dan sekaligus sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum, keadilan dan kebenaran.

Tugas hakim memberi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Bertanggungjawab kepada Tuhan, karena putusan hakim mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa. Mengatasnamakan Tuhan suatu hal yang sungguh berat, sesuatu yang dengan sungguh-sungguh harus direnungkan. Akuntabilitas putusan hakim akan dibawa terus hingga kematian sang hakim di hadapan Tuhannya sesuai dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan irah-irah itu, hakim bisa menjatuhkan vonis mati kepada terdakwa kejahatan atau lawan politik penguasa, bisa mematikan hak perdata seseorang, bisa membangkrutkan orang dan perusahaan, bisa menjadikan orang kehilangan pekerjaan, bisa mencerai-beraikan keluarga, dan sederet wewenang luar biasa lain yang tidak lazim dimiliki oleh jabatan, profesi dan fungsi apa pun.

Untuk itulah hakim diharapkan orang pilihan dari putra-putri terbaik, yang dididik melalui proses pendidikan yang ketat dan terus diasah untuk mempertajam keahlian. Hakim harus digodok pengalaman multidimensi dalam beragam lapangan, serta menjalani proses rohaniah terus menerus untuk menjadi pribadi dengan integritas yang tidak bisa digoda dengan apa pun, baik harta, kekuasaan, maupun kenikmatan duniawi lainnya.

Kita tetap percaya pada pedang keadilan hakim, karena itu hakim harus selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum. Menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengensampingkan peraturan perundang-undangan. Hakim bukan mulut undang-undang (la judge est la bouche qui prononce les paroles de la loi). Dalam ungkapan Gustaf Radbruch, bahwa terdapat keadilan di luar undang-undang (ubergezets liches recht) dan ketidakadilan undang-undang (gezets liches unrecht). Lawrence M. Friedman (2001) mengungkapkan bahwa hukum itu tidak seperti jubah timah di tubuh kita, melainkan berada di awang-awang, tidak tampak dan tidak terasa, selembut udara dalam sentuhan normal. Pada kondisi-kondisi paradigma hukum seperti inilah maka sistem judge made law dan enacted law bersemayam secara misterius dalam pikiran dan nurani setiap hakim dengan tameng independensinya.

Hakim adalah pemberi keadilan, dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi dan berbagai pertimbangan sosiokultural, berkewajiban menghidupkan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian roh hukum itu adalah keadilan, sehingga jika suatu putusan dirasakan tidak adil, maka akuntabilitasnya pada kekuasaan pengadilan dalam setiap tingkatan, hakim itu sendiri dan pada Tuhannya.

Esensi hukum adalah kehendak, dan kehendak tertinggi yang kebenarannya bersifat hakiki adalah kehendak Allah SWT, yang diperuntukkan pada manusia, untuk dapat mencapai derajat yang mulia sebagai wakil Allah di muka bumi (QS. 2:30). Karena itu sesungguhnya, hukum merupakan sarana dan wahana bagi manusia atas dasar keimanannya untuk mendapatkan ridho-Nya (QS. 2:147; 3:36; 18:29; 5:59). Dalam peringatan hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan ekosistemnya, hukum Allah harus menjadi landasan etik bagi hukum ciptaan manusia. Hukum ciptaan manusia pada dasarnya adalah kelanjutan yang konsisten dari hukum Allah (QS. 5:44, 45 dan 47; 4:59). Tegak dan eksisnya hukum-hukum ciptaan manusia dapat mendatangkan malapetaka bagi manusia dengan ekosistemnya, manakala tidak bersandarkan kepada kehendak Allah (QS.30:41).

Dengan demikian harus dipahami, bahwa semua sorotan dan kritik masyarakat terhadap sistem dan praktek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas hakim tersebut, bertujuan untuk menjadikan seluruh hakim di Indonesia sebagai hakim yang mengetahui kebenaran dan memberikan putusan dengan kebenaran pula, sehingga putusannya bermanfaat untuk masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itulah hakim tidak hanya sekedar mengadili, melainkan juga memberikan keadilan.

 

Tafsir Penggolongan Hakim

Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara, tidak boleh menolak dengan alasan hukumnya tidak jelas atau undang-undang tidak mengaturnya, maka merupakan kewajiban bagi hakim untuk memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Terdapat kemungkinan timbul kekeliruan dan kesalahan dalam suatu putusan hakim yang dibangun guna menerapkan dan menemukan hukum, serta melakukan perbuatan tercela yang bersifat peradilan, yang sebagian termanifestasikan dalam putusan yang tidak adil dan bertentangan dengan hukum.

Telah dikemukakan bahwa roh hukum itu adalah keadilan, sehingga jika suatu putusan dirasakan tidak adil, maka akuntabilitasnya pada kekuasaan pengadilan di setiap tingkatan, hakim itu sendiri dan pada Tuhan. Namun, suatu putusan yang dinilai sebagai putusan “cerdas” atau “tidak cerdas” yang kemudian dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kontroversi lainnya, dapat digunakan sebagai pintu masuk (entrance) untuk menginvestigasi perilaku hakim yang tidak pantas dibaliknya (behin the scene) yang menyebabkan timbulnya “ketidakcerdasan” atau “kecerdasan” hakim tersebut dalam putusannya, meski hukum tidak melarang orang untuk menjadi “tidak cerdas” atau menjadi “cerdas”.

Dalam terminologi Islam, hakim dikategorikan ke dalam tiga macam, satu golongan akan masuk surga, dua golongan akan masuk neraka, yaitu: (i) hakim yang mengetahui kebenaran dan memberikan putusan dengan kebenaran tersebut; (ii) hakim yang sesungguhnya mengetahui yang benar, tetapi memutus dengan yang tidak benar; dan (iii) hakim yang tidak berilmu, sehingga tidak dapat menggali guna mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, lalu memutus tanpa didasari pengetahuan terhadap perkara itu. Dua golongan hakim terakhir masuk neraka, dan hanya satu golongan hakim pertama yang masuk surga. (HR Abu Dawud, Fiqh Islam, 1990: 447) Dari penggolongan tersebut segera dapat diketahui, bahwa hanya sepertiganya (sedikit) hakim yang sungguh-sungguh berusaha menerapkan hukum sesuai dengan hukum yang sebenarnya, berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Dalam konteks penegakan hukum, derivasi dari penggolongan hakim di atas dapat dikategorikan ke dalam tiga macam, yaitu: hakim yang idealis, hakim yang materialis dan hakim yang idealis-materialis. Hakim yang idealis adalah hakim yang secara sungguh-sungguh berusaha untuk mencari kejelasan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadilinya. Dengan kejelasan suatu perkara, maka akan mudah dalam menemukan dan menerapkan hukumnya secara objektif, dan secara jernih pula mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis dan filosofis suatu putusan.

Hakim yang idealis mempertimbangan hukum dalam sebuah putusan, hanya akan berlaga dalam pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis, tidak terpikir dan terpengaruh oleh godaan yang bersifat materialis. Ia tidak mau menerima pemberian apa pun dari orang-orang yang dalam dugaannya berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya.

Dalam kondisi lingkungan kerja yang materialis, hakim yang idealis dituntut untuk lebih mampu menahan godaan, agar tidak larut terbawa materialis. Meski sebenarnya tidak jarang, hakim dapat menjadi “korban”, dicatut namanya oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang bersangkutan. Dengan mengatasnamakan hakim atau majelis hakim, meminta imbalan, dengan alasan untuk merekayasa putusan.

Sebaliknya, hakim yang materialis mempertimbangan hukum dalam sebuah putusan hanya dijadikan sebagai alasan pembenar yang akan terkalahkan dengan pertimbangan yang bersifat materialis. Berbagai cara dapat dilakukan oleh hakim yang materialis untuk mendapatkan “materi” dari pihak berperkara yang sedang ditanganinya. Cara yang digunakan untuk mendapatkan materi kebendaan harta, dapat dilakukan dengan cara terang-terangan (vulgar), hakim bersangkutan menemui dan menjanjikan putusan yang menguntungkannya dengan imbalan materi kebendaan harta, maupun dengan cara halus tersembunyi melalui pihak-pihak yang terkait dalam penanganan perkara bersangkutan, seperti panitera, panitera pengganti atau jurusita, maupun pihak-pihak lain yang ada hubungan dengan hakim. Golongan hakim materialis ini tidak sekedar merusak citra dan wibawa lembaga peradilan, melainkan juga merusak tatanan kehidupan masyarakat dan hancurnya sendi-sendi bangsa dan negara. Dalam ranah kehidupan keagamaannya, hakim golongan materialis ini adalah pengkhianat terhadap Tuhan, yang karena mengatasnamakan Tuhan memutuskan sesuatu hukum yang menyimpang dari kehendak Tuhan.

Dalam kaitan dengan pembagian golongan hakim dalam terminologi Islam di atas, maka hakim materialis termasuk hakim golongan yang kedua. Ia cukup tahu dan mengerti, yang mana sesungguhnya yang benar dan sesuai dengan keadilan. Tetapi sikap materialistisnya mengalahkan hati nuraninya, sehingga tidak diterapkan kebenaran itu pada tempatnya, demi memperoleh materi kebendaan harta yang menurutnya dapat membawanya ke dunia kehidupan yang serba mewah membahagiakannya.

Golongan hakim yang idealis-materialis, adalah golongan hakim yang berada di pertengahan antara idealis dan materialis. Golongan hakim yang idealis-materialis ini bersikap pasif, tidak mau mencari, tetapi mau menerima pemberian, meski secara selektif, dari orang-orang yang perkaranya ditanganinya.

Dalam kaitannya dengan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka atau hakim yang bebas (independence of judge), bahwa pengadilan di Indonesia menganut suatu aliran yuridis-idealisme, yang mengajarkan bahwa di dalam mengolah sesuatu ketentuan dari sesuatu undang-undang, tidak boleh berpegang hanya pada apa yang ada dalam undang-undang saja (seperti yang diajarkan oleh aliran yuridis-positivisme), tetapi harus memperhatikan jiwa yang menguasai tata hukum yang memberlakukan undang-undang itu. (Koesnoe, 1996)

Hakim di Indonesia harus menganut tata hukum bangsa Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, yang dapat dijumpai pada tatanan dasar tata hukum Indonesia yakni hukum dasar yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam tatanan dasar tersebut ditemukan “cita hukum” bangsa Indonesia yang di dalam sistem tata hukum merupakan tolok ukur, acuan dan tumpuan tentang apa dan bagaimana hukum itu dalam hukum positif menurut pandangan bangsa Indonesia. Cita hukum itu memuat ukuran tentang apa yang di dalam masyarakat bangsa Indonesia dapat dinamakan hukum, yakni suatu prinsip yang di dalamnya mengandung tiga butir tujuan bangsa Indonesia, yaitu: (i) kemerdekaan, (ii) perdamaian abadi, dan (iii) keadilan sosial. Ketiga butir pokok tersebut adalah inti yang merupakan tolok ukur dan dasar dalam tata hukum Indonesia tentang apa sesuatu peraturan perundang-undangan dan sesuatu keputusan hukum itu berkualitas atau tidaknya sebagai hukum. (Koesnoe, 1997)

 

Independensi Hakim

Secara historis independensi hakim (independence of judge), diuraikan oleh Suzanna Sherry melalui artikelnya “Independent Judges And Independent Justice” dalam jurnal Law and Contemporary Problems, bahwa hakim-hakim di Inggris sebelum tahun 1701, tidak dapat membatalkan suatu perundang-undangan produk legislatif (there was no practice of judicial review; judges did not strike down legislative enactments). Ungkapan klasik yang berlaku kala itu adalah “an act of parliament can do no wrong, although it may do several things that look pretty odd”. Pengaruh ungkapan ini kemudian ditentang oleh hakim dan menolak untuk terikat dengan segala produk parlemen (kekuasaan legislatif). Paham inilah yang kemudian bermetamorfosa sehingga lahirlah judicial review. Sir Edward Coke, the father of American judicial review, menyatakan bahwa “when an Act of Parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible to be performed, the common law will control it, and adjudge such Act to be void”. (Suzanna Sherry, 1998)

Diuraikan lebih lanjut bahwa orang-orang Amerika kemudian menggunakan model independensi pengadilan (judicial independence) ketika mendeklarasikan kemerdekaanya, mereka menentukan untuk memiliki hakim-hakim yang independen. Hakim-hakim di Amerika segera memulai pelaksanaan judicial review, bahkan sebelum konstitusinya dirancang, hakim-hakim telah mengambil bagian dalam judicial review dengan membatalkan produk parlemen yang dinilai tidak benar. Mereka melakukannya tidak hanya karena bertentangan dengan konstitusi tertulis (written constitution), tetapi juga dengan dasar bertentangan dengan hukum alam seperti hak-hak yang tak tertulis (unwritten constitution). Hakim-hakim menggunakan bahasa hak-hak alamiah seperti “natural rights”, “inalienable rights”, “inherent rights”, “fundamental principles of civilized society”, and the “immutable principles of justice”. “They also broadened the definition of unwritten rights, protecting not only property rights and the right to jury trial, but also the right of representation and rights against retroactive laws or laws granting special privileges”. (Ibid.)

Dari alur historis di atas maka independensi hakim berada dalam alam misterius pikiran dan nurani seorang hakim, yang peraturan perundang-undangan sekalipun tidak dapat mendeterminasi mutlak seorang hakim. Dalam proses penyelesaian suatu perkara oleh hakim yang bebas (independence of judge), kemungkinan timbulnya kekeliruan, kesalahan atau ketidaksetujuan atas suatu tindakan yustisial hakim dalam proses peradilan, tidak dapat dikoreksi oleh pemerintah secara administratif. Kemungkinan timbulnya kekeliruan, kesalahan atau ketidaksetujuan yang bersifat peradilan, hanya dapat dikoreksi melalui upaya hukum dan bukan upaya administratif. Dengan demikian hakim harus bebas dalam menjalankan tugas peradilannya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan adanya tindakan baik preventif maupun represif yang bersifat mempengaruhi, terkecuali melalui upaya hukum yang tersedia menurut undang-undang.

Hakim bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (independence of judiciary). Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia (Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004). Hal tersebut berarti kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, undang-undang, kepentingan para pihak dan ketertiban umum. Dengan kata lain, putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia.

Kebebasan hakim dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan lainnya. Hakim adalah manusia biasa yang dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya tidak akan terlepas dari berbagai kepentingan dan pengaruh sekelilingnya, termasuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan sebagainya. Keadaan demikian rentan dan dapat menimbulkan conflict of interest bagi pribadi hakim yang bersangkutan, sehingga perbuatan atau perilaku hakim demikian dapat menodai kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, misalnya seorang hakim menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa dalam menjalankan tugas yustisialnya. Dengan kata lain, hakim tidak terpengaruh oleh dorongan perilaku internal yang dapat membuatnya harus mengambil putusan yang tidak imparsial dan netral akibat pikiran dan nuraninya tidak lagi mampu berbahasa kejujuran. Dalam menghadapi keadaan demikian hakim harus dan dituntut untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

Sebagai ilustrasi relevan dikemukakan, bahwa sebelum ada konsep Trias Politica Montesquieu, Nabi Sulaiman r.a. telah berfungsi sebagai pembuat hukum, pelaksana hukum, dan hakim tertinggi di kerajaannya. Kasus terkenal yang pernah diputus oleh Hakim Sulaiman ketika ia memerintahkan Algojonya untuk membelah dua tubuh seorang bayi yang diperebutkan oleh dua orang wanita yang ngotot menjadi ibu si bayi. Mendengan perintah itu wanita pertama gembira, agar segera dilaksanakan karena hal itu yang adil. Wanita kedua menangis mohon agar perintah dibatalkan dan mengatakan bahwa sebenarnya ia tadi telah berdusta dan bayi itu adalah anak wanita pertama dan ia rela bayi itu diserahkan kepada wanita pertama. Hakim Sulaiman membatalkan perintahnya dan berkata “berikan bayi itu kepada wanita kedua, dia-lah ibu kandungnya dan serahkan wanita pertama ke penjara, karena dia-lah yang pendusta”.

Bagi hakim Sulaiman, mustahil ibu kandung rela bayinya dipotong menjadi dua, meskipun di masa lalu belum ada undang-undang yang canggih. Oleh karena itu kembalikan hukum itu kepada roh-nya, kepada akar moralitas dan relegiusnya untuk menghasilkan putusan yang adil. Filsuf Taverne mengatakan, “berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang buruk sekalipun, saya akan menghasilkan putusan yang adil”.

Terkait dengan hal tersebut, hakim Benjamin N. Cardozo, dalam “The Nature of The Judicial Process”, mengatakan:

My duty as judge may be to objectify in law, not my own aspirations and convictions and philosophies, but the aspirations and convictions and philosophies of the men and women of my time. Hardly shall I do this well if my own sympathies and beliefs and passionate devotions are with a time that is past. (The Nature of The Judicial Process, 1991: 173)

Bagi hakim Benjamin N. Cardozo, kewajibannya sebagai hakim untuk menegakkan objektifitas hukum melalui putusan-putusannya. Putusan-putusannya bukan perwujudan aspirasi pribadinya dan bukan merupakan perwujudan dari pendirian pribadinya dan bukan pula merupakan penerapan falsafah pribadinya, melainkan perwujudan dari aspirasi, pendirian dan falsafah masyarakat pada waktu dan di mana putusan itu dijatuhkan. Faktor penting bagi kendali pikiran hakim adalah falsafah moral (moral philosophy) yang memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak yang harus diindahkan oleh hakim, seperti dikatakannya, There is in each of us a stream of tendency, whether you choose to call it philosophy or not, which gives coherence and direction to thought and action”. (Ibid.: 12)

Bagian yang terakhir inilah yang penting untuk menjaga agar kebebasan hakim sebagai penegak hukum benar-benar dapat diterapkan sesuai dengan idealisme dan hakekat kebebasan tersebut.

Dalam konteks independensi peradilan, Shimon Shetreect and J. Deschenes, dalam ”Judicial Independence: The Contemporary Debate”, membagi independensi peradilan menjadi empat, yaitu: ”substantive independence, personal independence, collective independence, and internal independence”. (Judicial Independence: The Contemporary Debate, 1985). The Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002, merumuskan prinsip-prinsip Judicial Conduct, yaitu: ”Judicial independence, Impartiality, Integrity, Propriety, Equality, Competence and diligence”.

Dari konsep independensi peradilan tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa kebebasan hakim (independence of judiciary) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (judicial accountability). Dalam kaitan inilah kemudian melahirkan konsep pertanggungjawaban peradilan (judicial accountability) termasuk di dalamnya integrity dan transparency, yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggungjawab hukum (legal responsibility) dan tanggungjawab kemasyarakatan (social responsibility). Dalam kerangka demikian kemudian memunculkan pemikiran penggunaan konsep code of conduct berkenaan dengan pengawasan terhadap hakim, yang keberadaannya terlihat sebagai tuntutan nasional maupun internasional.

Konsep standar (code of professional responsibility) yang ditentukan dalam code of conduct, dapat digunakan sebagai sarana untuk menentukan apakah telah terjadi malpraktek profesional atau tidak. Dapat dikatakan telah terjadi malpraktek apabila seorang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah melakukan tindakan yang tidak profesional di bawah standar (sub-standard) profesinya, menimbulkan kerugian (damage) terhadap orang lain sebagai akibat perbuatannya.

Konsekuensi adanya judicial accountability, adalah adanya pengawasan terhadap badan peradilan termasuk perilaku hakim. Dalam kaitannya dengan tugas hakim, kebebasan hakim harus dilengkapi dengan impartiality dan professionalism di bidangnya. Dengan demikian, aspek pertanggungjawaban, integritas moral dan etika, transparansi, impartialitas, profesionalisme dan aspek pengawasan, merupakan rambu-rambu diakuinya kebebasan dan independensi hakim.

 

The Bangalore Principles of Judicial Conduct

Dari konsep independence of judiciary dan independence of judge di atas, relevan dipertanyakan “mengapa hakim harus diawasi”? Secara historis relevan dikemukakan, bahwa “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”, (QS. 4:58). “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”, (QS. 4:105). “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. 4:135). “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. 5:8).

Kutipan ayat-ayat Al Qur’an di atas merupakan sebagian dari konsep teologik filosofis eksistensi kekhalifahan manusia di dunia yaitu berbuatlah adil bagi sekelilingmu. Konsepsi ini telah dituangkan dalam konsepsi sekuler universal dalam konteks Hak Asasi Manusia. Pada prinsipnya Hak Asasi Manusia menjamin bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam suatu proses pemeriksaan yang adil dan terbuka yang diselenggarakan oleh suatu pengadilan yang independen dan netral (Universal Declaration of Human Rights 1948 & International Covenant on Civil and Political Rights  1967). Hak Asasi Manusia juga dijamin dalam konstitusi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 27 dan 28D UUD 1945).

Jika suatu peradilan tidak independen-netral serta kompeten, maka pengadilan tidak akan mampu mewujudkan Hak Asasi Manusia atau hak konstitusinal tersebut yang pada gilirannya akan menyeret tereduksinya Hak Asasi Manusia dan hak konstitusional lainnya yang eksistensinya terus tumbuh dan berkembang. Oleh karena itulah kekuasaan kehakiman dalam konstitusi diamanatkan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman).

Terdapat pedoman perilaku hakim yang bersifat universal yang dapat dijadikan pedoman, yaitu tentang prinsip-prinsip dasar yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Independensi Pengadilan (United Nation Basic Principles On The Independence of The Judiciary 1985, dan The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002).

Prinsip “The Bangalore Principles of Judicial Conduct” adalah produk hasil pertemuan para Hakim Agung berbagai Negara yang dihadiri Pelopor Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa di The Peace Palace, The Hague, Netherlands (The Bangalore Principles of Judicial Conduct, November 25 and 26, 2002). Dalam The Bangalore Principles of Judicial Conduct disebutkan bahwa keberadaan suatu lembaga peradilan yang kompeten, independen dan netral untuk melindungi hak-hak asasi manusia diberikan afirmasi pada fakta bahwa penerapan segala bentuk hak-hak pada akhirnya bergantung pada pelaksanaan keadilan yang layak. Suatu lembaga peradilan yang kompeten, independen dan netral adalah penting apabila pengadilan-pengadilan melaksanakan peran mereka dalam menegakkan undang-undang dasar dan aturan-aturan hukum lainnya.

Lebih lanjut disebutkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadilan dan terhadap otoritas moral dan integritas dari lembaga peradilan adalah sangat penting dalam suatu masyarakat demokratis yang modern. Penting sekali para hakim, baik secara individual maupun kolektif, menghargai dan menghormati kekuasaan kehakiman sebagai suatu lembaga kepercayaan masyarakat dan senantiasa berusaha meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan kepada sistem peradilan. Tanggungjawab utama untuk meningkatkan dan menjaga standar yang tinggi dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman terletak pada lembaga peradilan di setiap negara.

Dalam The Bangalore Principles of Judicial Conduct, dirumuskan prinsip-prinsip Judicial Conduct, yaitu: (i) ”Judicial independence is a pre-requisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a fair trial. A judge shall therefore uphold and exemplify judicial independence in both its individual and institutional aspects.” (ii) “Impartiality is essential to the proper discharge of the judicial office. It applies not only to the decision itself but also to the process by which the decision is made.” (iii) “Integrity is essential to the proper discharge of the judicial office.” (iv) “Propriety, and the appearance of propriety, are essential to the performance of all of the activities of a judge.” (v) “Ensuring equality of treatment to all before the courts is essential to the due performance of the judicial office.” (vi) “Competence and diligence are prerequisites to the due performance of judicial office.” (Ibid.)

Oleh karena itu kekuasaan kehakiman memiliki pedoman perilaku akan independensi, netralitas, integritas, kesusilaan, persamaan di depan hukum serta kompetensinya. Independensi lembaga peradilan adalah prasyarat dari pelaksanaan aturan hukum dan suatu jaminan dasar dari terlaksananya suatu pengadilan yang adil. Karena itu seorang hakim harus menjunjung tinggi dan memberikan contoh pelaksanaan independensi lembaga peradilan baik dalam aspek individual maupun institusional.

 

Tugas Pengawasan Hakim

Berkaitan dengan tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan mene­gakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, maka hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, seorang hakim harus menunjukkan perilaku berbudi pekerti luhur. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa putusan hakim sering dianggap tidak adil, kontroversial, bahkan tidak dapat dieksekusi secara hukum. Keadaan ini menuntut hakim harus sungguh-sungguh memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional dalam rangka membangun dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan mene­gakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, merupakan wewenang Komisi Yudisial yang konstitusional bersifat mandiri. Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan dalam Pasal 24B UUD 1945, sebagai lembaga negara yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, sehingga rule of law dapat sungguh-sungguh ditegakkan. Tegaknya rule of law me­rupakan prasyarat bagi tumbuh dan berkembangnya sistem demokrasi yang dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang, jika rule of law tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan dan keterpercayaan.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai etika profesi dan memperoleh pengakuan masyarakat, serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiaannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela.

Hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya. Kehormatan adalah kemulian atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim terutama terlihat pada putusan yang dibuat dan pertimbangan yang melandasinya, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Keluhuran martabat yang merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi hakim sebagai suatu officium nobile. Sedangkan martabat menunjukkan tingkat hakekat kemanusiaan, sekaligus harga diri.

Komisi Yudisial mengawasi agar perilaku hakim menjadi baik (good conduct), sehingga dapat menjadi simbol mengenai pentingnya infra struktur sistem etika perilaku (good conduct) dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945. Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara yang bersifat penunjang (auxiliary organ) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.

Se­cara struktural kedudukan Komisi Yudisial sederajat de­ngan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Na­mun demikian, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun fungsi Komisi Yudisial terkait dengan kehakiman, tetapi tidak menjalan­kan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukan lembaga penegak norma hukum (code of law), melainkan lembaga penegak norma etik (code of ethics). Komisi Yudisial hanya berurusan dengan persoalan kehormat­an, keluhuran martabat dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan ke­hakiman secara institusional.

Komisi Yudisial bukan lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung, bu­kan lembaga yudikatif, eksekutif, maupun legislatif. Ko­misi Yudisial hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormat­an, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pe­jabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (judiciary).

Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan ke­wenangannya, Komisi Yudisial bekerja berdamping­an dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah ataupun dengan lembaga perwakilan rakyat. Dalam bekerja, Komisi Yudisial harus lebih dekat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah ataupun dengan parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Dengan kata lain, Komisi Yudisial harus meng­ambil jarak sehingga tidak menjadi alat politik para po­litisi, baik yang menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif, pemerintahan ataupun lembaga perwakilan rakyat untuk mengontrol dan mengintervensi independensi ke­kuasaan kehakiman.

Namun demikian, menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Komisi Yudisial, ditentukan dalam Pasal 2 bahwa “Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya”. Artinya, Ko­misi Yudisial bersifat independen yang bebas dan harus dibebaskan dari intervensi dan pengaruh ca­bang-cabang kekuasaan ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Meski demikian, dengan sifat independen ter­sebut tidak berarti bahwa Komisi Yudisial tidak diharus­kan bertanggungjawab oleh undang-undang. Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, ditentukan, bahwa Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat, yang dilaksanakan dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

Sebagai lembaga negara yang lahir dari tuntutan reformasi (reformasi hukum) dan berwenang untuk melakukan reformasi  peradilan, terutama dalam posisinya sebagai lembaga pengawas eksternal hakim,  tidak mungkin lembaga negara yang diberi nama Komisi Yudisial ini membiarkan terus terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang di badan peradilan. Jadi, apabila dipahami spirit dan orientasinya tidak berlebihan bahkan sejalan dengan tuntutan konstitusi dan semangat reformasi peradilan apabila Komisi Yudisial melakukan langkah-langkah dan strategi yang progresif dan proaktif dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Fungsi pengawasan eksternal hakim oleh Komisi Yudisial, diperkuat oleh ketentuan Pasal 34 ayat (3)  Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 34 ayat (3) ditentukan bahwa ”Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini sekaligus mempertegas eksistensi dan fungsi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap hakim agung dan hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya.

Komisi Yudisial memiliki tugas menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004). Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran perilaku hakim, dan hasil pelaksanaan tugas Komisi Yudisial diajukan usul kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi agar dijatuhi sanksi.

Komisi Yudisial dihadapkan pada kemelut dugaan penyimpangan atau pelanggaran kode etik (code of conduct) yang terjadi di “rumah keadilan”. Terjadinya tarik menarik kebenaran mengenai tata cara pemanggilan Hakim Agung, menunjukkan adanya konflik wewenang dan kelembagaan. Keadaan ini sebenarnya tidak akan terjadi jika pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memahami semangat dan substansi reformasi peradilan melalui pembentukan Komisi Yudisial.

Pembentukan Komisi Yudisial memiliki landasan konstitusional Pasal 24B UUD 1945, lebih kuat dibandingkan dengan lembaga serupa lainnya. Wewenang Komisi Yudisial yang sangat strategis adalah menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Wewenang ini telah lama terabaikan, oleh sebab itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, Pasal 22 ayat (8) mengamanatkan kepada Komisi Yudisial untuk menetapkan tata cara pelaksanaan tugas yang sudah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 20 dan Pasal 13 huruf b. Demikian halnya, merupakan perintah undang-undang kepada Komisi Yudisial untuk menetapkan kriteria pemberian penghargaan kepada para hakim yang berprestasi dan berjasa dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Pasal 24).

Perintah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut merupakan ketentuan yang bersifat strategis, sebagai landasan hukum Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, mendukung langkahnya membenahi “gempa di rumah keadilan”. Optimisme masyarakat terhadap Komisi Yudisial dalam membenahi “dahsyatnya “gempa” di rumah keadilan”, berharap Komisi Yudisial cerdas dalam memahami dan melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004. Semangat dan jiwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 harus dipahami secara komprehensif, berikut berbagai peraturan perundang-undangan lain yang terkait, sebagai wujud kebijakan politik sejak Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, diberlakukan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Suatu hal mendasar yang harus dipahami secara cerdas oleh Komisi Yudisial, bahwa kedudukan lembaga Komisi Yudisial setara dan sejajar dengan Mahkamah Konstitusi, dibentuk dan dibangun di atas landasan konstitusi UUD 1945 Pasal 24B dan Pasal 24C. Berbeda dengan dasar hukum pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan komisi-komisi lainnya.

Kesetaraan dan kesejajaran kedudukan hukum dinyatakan dengan kewajiban Komisi Yudisial membuat rekomendasi dan menyampaikannya kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (Pasal 22 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004), terkait dengan kewajiban badan peradilan dan hakim untuk memberikan keterangan atau data kepada Komisi Yudisial (Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004). Di samping itu, Pasal 22 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 secara alternatif memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, untuk menetapkan upaya paksa kepada badan peradilan dan hakim yang tidak memenuhi permintaan Komisi Yudisial.

Harus dipahami bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, untuk mengeluarkan penetapan tentang upaya paksa sesuai bunyi Pasal 22 ayat (5). Dari ketentuan ini, terlihat bahwa Pembentuk Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 telah mengantisipasi kemungkinan resistensi dari badan peradilan dan hakim terhadap Komisi Yudisial. Dengan demikian bunyi kalimat kunci dalam Pasal 22 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut sangat jelas memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan penetapan berupa paksaan, kepada badan peradilan dan hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa Komisi Yudisial berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 memiliki wewenang upaya paksa secara tidak langsung, karena itu tindakan upaya paksa tidak dapat dipandang bertentangan dengan landasan konstitusional UUD 1945.

Komisi Yudisial dengan wewenangnya yang bersifat administratif mengusulkan calon Hakim Agung, memiliki fungsi pengawasan sebagai lembaga untuk mewujudkan keseimbangan (check and balance) dalam tatanan pemerintahan. Dalam kaitan ini, Komisi Yudisial harus bersikap sebagai negarawan, bukan hanya sekedar pelaksana undang-undang semata. Komisi Yudisial, di samping Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Ombudsman Nasional, merupakan lembaga harapan dan optimisme masyarakat bangsa Indonesia dalam memberantas setidaknya menjinakkan kemapanan korupsi, kolusi dan nepotisme.

 

Wilayah Pengawasan

Kewenangan konstitusional guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, objek tugas Komisi Yudisial sesungguhnya adalah perilaku (conduct) hakim sebagai individu maupun institusional. Namun perilaku dimasud bukanlah perilaku dalam ranah hukum positif (misal, hukum pidana) tetapi perilaku yang tidak patut dalam sistem etika. Misalnya seorang hakim menerima suap, maka hal ini masuk dalam rejim hukum pidana yang kewenangannnya berada pada Kejaksaan Agung dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Perilaku seorang hakim bertemu di suatu hotel dengan pihak berkepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa untuk diadili dan diputuskannya, bukanlah tindak pidana, melainkan melanggar etika hakim. Di wilayah inilah Komisi Yudisial memainkan peran utamanya.

Dalam konstruksi perilaku hakim, tameng independensi hakim tidak berarti dalam ranah perilaku, karena independensi hakim sebagai individu berada dalam pikiran dan nuraninya yang tercermin dalam putusannya. Namun, pikiran dan nurani hakim dalam suatu putusan pengadilan bukan berarti tanpa akuntabilitas hukum yang tidak bisa dikoreksi atau dinilai, melainkan terdapat mekanisme koreksi yudisial yang ditentukan berdasarkan undang-undang, yaitu mekanisme banding, kasasi, peninjauan kembali, dengan prinsip bahwa putusan hakim selalu dianggap benar sebelum diputuskan berbeda oleh pengadilan yang lebih tinggi (res judicata proveritate hebeteur)

Di sinilah ranah pengawasan yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial jika perilaku yang tidak pantas tersebut bertentangan dengan sistem etik hakim, atau jika mengandung unsur pidana maka berada dalam ranah Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga hakim pengadilan itu sendiri yang akan menjatuhkan hukuman kepada sang hakim yang terbukti perilakunya dalam rasio yang tidak wajar. Jika bukan hakim, siapa yang mengadili hakim, sebab tidak terdapat hakim di atas hakim, terkecuali Tuhannya hakim.

 

Penegakan Hukum

Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi, keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab, baik nasional maupun internasional. Dengan demikian kerjasama baik nasional maupun internasional sangat dibutuhkan tidak hanya untuk membuat rambu-rambu pergaulan baik nasional maupun internasional. Dalam kerangka inilah muncul kode etik (code of conduct) yang keberadaannya terlihat sebagai tuntutan nasional maupun internasional.

Code of conduct memuat aturan tanggungjawab profesi hukum (code of legal professional responsibility) yang terdiri atas: asas yang menguasai perilaku anggota profesi yang diperbolehkan (canons); diskripsi tentang perilaku anggota profesi yang diperbolehkan (specific description of acceptable conduct; ethical considerations); dan sanksi disiplin (diciplinary rules). Nilai standar etika dan moral dalam code of conduct dapat dijadikan sarana untuk menentukan apakah telah terjadi malpraktek profesional atau tidak. Dikatakan ada malpraktek apabila seorang profesional dalam menjalankan kewajibannya (duty) telah bertindak di bawah standar (sub-standard) profesinya, menimbulkan kerugian (damage) terhadap orang lain sebagai akibat perbuatannya (causation). Code of conduct profesi merupakan inti yang melekat pada suatu profesi, ialah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Hakim dituntut untuk profesional dan menjunjung etika profesi. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya tanpa kendali dan tanpa pengarahan, sedangkan etika tanpa profesionalisme menjadikannya tidak maju bahkan tidak tegak. Code of conduct harus dapat diberlakukan (enforced) yang dikukuhkan melalui peraturan perundangan dan kewenangan pemberian sanksi disiplin pertama-tama diberikan kepada anggota asosiasi profesi yang bersangkutan. Pelanggaran atas suatu kode etik profesi tidak terbatas sebagai masalah hakim dan internal lembaga peradilan, tetapi juga merupakan masalah kemasyarakatan.

Perlu dipahami bahwa menegakkan hukum dengan semangat dan jiwa yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, secara konseptual merupakan malpraktek. Namun harus dibedakan antara jiwa undang-undang (the legal spirit) seperti tersurat dan tersirat dalam konsiderans dan penjelasan umum perundang-undangan dengan jiwa penegakan hukum (the spirit of enforcement) yang berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 harus selalu digali oleh hakim pada saat mengadili perkara tersebut di dalam masyarakat. Doktrin yang menyatakan bahwa apabila terjadi perbenturan antara perundang-undangan dan keadilan maka keadilanlah yang harus diutamakan atas dasar asas umum pemerintahan yang baik (general principles of good governance).

 

Kesimpulan

Di luar perdebatan tersebut di atas, yang pasti masyarakat mengharapkan agar pihak yang berwenang berani mengambil sikap untuk memberikan sanksi terhadap hakim yang melakukan perbuatan tercela, yang sebagian termanifestasikan dalam putusan yang tidak adil dan bertentangan dengan hukum. Komisi Yudisial berani memainkan peran yang diharapkan masyarakat. Namun dengan perdebatan kewenangan, Komisi Yudisial akan semakin sulit untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Hal mendasar yang harus diingat bersama, bahwa terjadinya konflik dan perdebatan kewenangan Komisi Yudisial, hanya akan berakhir pada kerugian bagi masyarakat. Perubahan ke arah yang dicita-citakan hanya akan terjadi kalau semua komponen bangsa, dari eksekutif, parlemen, Mahkamah Agung dan orang perorang hakim agung sendiri, termasuk masyarakat sipil, peduli dan mau berbuat sesuatu untuk menjadikan Mahkamah Agung sebagai institusi yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kita di masa lalu, masa kini dan masa datang.

Pada akhirnya, perlu dipahami bahwa kita tetap percaya pada pedang keadilan hakim, karena itu hakim harus selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum. Karena itu pula, hakim tidak hanya sekedar mengadili, melainkan juga memberikan keadilan.

 

Referensi :

Cardozo, Benjamin N., 1991, The Nature Of The Judicial Process, New Haven and London: Yale University Press.

Friedman, Lawrence M., American Law An Introduction, terjemah Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, 2001.

Koesnoe, Moh., “Ajaran Mahkamah Agung tentang Bagaimana Seharusnya Menafsirkan Kitab Undang-undang Dari Masa Kolonial”, Varia Peradilan, No.126, Maret, 1996.

______, Yuridisme Yang Dianut Dalam Tap MPRS No.XIX/1966, Kajian Ilmiah, Varia Peradilan, No.143, Agustus 1997.

Lotulung, Paulus Effendy, ”Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum”, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, ”Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan”, BPHN Depkeh dan HAM, 2003.

Rasyid, Sulaiman, 1990, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru.

Saleh ibn ‘Abdul ‘Aziz ibn Muhammad Al Syeikh, Al Qur’an dan Terjemahnya, Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush-haf Asy-Syarif, Medinah Munawaroh, Saudi Arabia, 1422H.

Sherry, Suzanna, 1998, “Independent Judges And Independent Justice”, Journal Law and Contemporary Problems, http://www.law.duke.edu/journals/61LCPSherry

Shetreect, Shimon, dan J. Deschenes, 1985, Judicial Independence: The Contemporary Debate, Netherlands: Martinus Nijhoff Publisher.

The Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002, http://www.unodc.org/pdf/crime/ corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf

—– ooo 0 ooo —–

*     Dr. Kusnu Goesniadhie S., SH.MHum., Dosen FH Universitas Wisnuwardhana Malang dan STIH-YPM Sidoarjo.

Makalah ini dimuat dalam Jurnal Hukum ius quia iustum, Fakultas Hukum UII, Vol.14, No.3, Juli 2007. 

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s