BATAS KEBEBASAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

BATAS KEBEBASAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

 

Oleh: Kusnu Goesniadhie S.

 

Abstrak

Kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah seperti dikehendaki konstitusi UUD 1945, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Hal ini berarti, kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu conditio sine quanon bagi terwujudnya negara hukum, terjaminnya kebebasan dan pengendalian atas jalannya pemerintahan negara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan.

Hukum materiil merupakan batas normatif terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman yang bersifat relatif, karena itu hakim dapat menyimpangi hukum materiil. Hukum formal atau hukum acara merupakan batas normatif yang bersifat absolut terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman, karena itu hukum acara harus dilaksanakan dan tidak boleh disimpangi oleh hakim dalam melaksanakan tugas mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara. Pelanggaran terhadap hukum acara mengakibatkan tidak sahnya putusan hakim.

 

Kata-kata kunci: kemandirian, kehakiman, batas normatif.

 

Penulisan ini bertipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang menganalisis substansi hukum mengarah pada pencapaian tertib hukum, sehingga tidak terlepas dari metode normatif-analitis dengan bertolak dari peraturan perundang-undangan sebagai sumber penelitian primer. Yang dimaksudkan dengan penelitian hukum normatif, yaitu pengkajian terhadap masalah peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren. Dalam hal ini hukum sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi.

 Pembahasannya dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menganalisa data yang tersedia, melalui studi kepustakaan dengan kajian yang bersifat komparatif. Jangkauan pembahasannya mencakup batas-batas normatif kebebasan independensi atau kemandirian kekuasaan kehakiman.

 

Pendahuluan

 

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian dalam UUD 1945 dengan tegas mengakui supremasi hukum di negara Republik Indonesia. Dengan kata lain konstitusi UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Asas negara berdasar atas hukum mengandung makna bahwa dalam membangun sistem hukum harus dapat mewujudkan cita-cita negara hukum, yaitu mewujudkan supremasi hukum dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta jaminan perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Supremasi hukum berarti bahwa hukum merupakan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di samping itu, supremasi hukum juga berarti bahwa penggunaan kekuasaan untuk menjalankan kehidupan ketatanegaraan dan pelaksanaan pemerintahan harus berdasarkan kepada aturan hukum, maka jika tanpa landasan hukum, kekuasaan tidak memiliki legalitas.

Kekuasaan memiliki arti penting bagi hukum, sebab kekuasaan tidak saja merupakan instrumen pembentukan hukum (law making), tetapi juga merupakan instrumen penegakan hukum (law enforcement) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum juga memiliki arti penting bagi kekuasaan karena hukum dapat berperan sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara dan unit-unit pemerintahan, serta pejabat negara dan pemerintahan. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-aturan hukum, di samping hukum dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam penegakan hukum, asas negara hukum menghendaki kekuasaan kehakiman (badan-badan peradilan) yang merdeka terlepas dari pengaruh pemerintah atau kekuasaan lain.

 

Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka

 

Kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki UUD 1945, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Dikemukakan Montesquieu (Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997: 77), apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Di lain pihak, kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan menindas. Jadi ditinjau dari ajaran pemisahan kekuasaan, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan. Dengan demikian, kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu conditio sine quanon bagi terwujudnya negara hukum, terjaminnya kebebasan dan pengendalian atas jalannya pemerintahan negara.   

Dalam hal kekuasaan kehakiman yang merdeka Scheltema mengemukakan (Bagir Manan, 1995: 5-6) bahwa penyelesaian sengketa hukum oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka (hakim yang bebas), merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik. Dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, setiap orang akan mendapat jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan hanya berdasarkan hukum yang berlaku itu kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas memutus suatu perkara.    

Kekuasaan kehakiman yang merdeka, diatur secara konstitusional dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan batasan mengenai ruang lingkup ‘merdeka’, yaitu “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

 

Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka

 

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Batasan mengenai ruang lingkup merdeka, ialah bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.  Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva dan rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisiil kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisiil tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

 Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dianut ajaran pemisahan kekuasaan seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu, tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan yakni perimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudisiil. Dengan konsep demikian mengandung pemahaman bahwa satu kekuasaan dianggap sebagai batas perimbangan dari kekuasaan lainnya, satu fungsi pokok yang merupakan kewenangan suatu kekuasaan tertentu tidak dapat diambil alih menjadi fungsi pokok dari kekuasaan tertentu lainnya. Dengan demikian kebebasan yang dimiliki kekuasaan kehakiman tidak dapat mengambil alih atau menerobos kekuasaan legislatif membuat undang-undang dengan mengeluarkan produk hukum misalnya berbentuk Peraturan Mahkamah Agung yang isinya adalah materi muatan undang-undang. Sesuai dengan kewenangan dan fungsinya sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan peradilan, maka Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya hanya mempunyai kewenangan untuk menetapkan suatu keputusan yang bersifat individu, konkrit dan sekali selesai. Dengan perkataan lain, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya tidak berwenang menetapkan keputusan-keputusan yang bersifat mengatur umum, abstrak dan terus-menerus seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal demikian, karena pada dasarnya lembaga peradilan adalah bukan lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka di bidang penyelenggaraan peradilan atau di dalam fungsi mengadili terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya yang bersifat ekstra yudisiil. Dalam keadaan demikian kekuasaan merdeka-independen yang utuh dan eksklusif di bawah Mahkamah Agung dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman itu menjadi tidak tunduk pada suatu kontrol apapun, kecuali bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dibalik kata-kata dalam setiap putusan hakim yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek teori beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik, dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum. Dengan demikian dalam hal fungsi kehakiman adalah keseluruhan rangkaian kegiatan berupa mengadili suatu perkara, maka kekuasaan kehakiman terikat pada peraturan-peraturan yang bersifat prosedural yakni hukum acara.

Dalam sistem hukum, hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Hukum Materiil atau Hukum Substantif, dan Hukum Formil atau Hukum Ajektif atau Hukum Acara. Secara singkat Hendrik Zwarensteyn merumuskan hukum substantif dan hukum ajektif, sebagai “substantive law regulated our rights and duties, whereas adjective (also called procedural) law regulates the methods of enforcing rights and duties”. Dalam Black’s Law Dictionary, hukum substantif dan hukum ajektif dirumuskan (Bryan A. Garner, 1999: 42, 1443) :

 

Substantive law, “The Part of the law that creates, defines, and regulates the rights, duties, and powers of parties. So far as the administration of justice is concerned with the application of remedies to violated rights, we may say that the substantive law defines the remedy and the rights, while the law of procedure defines the modes and conditions of application of the one to the other.”

Adjective law,“The body of rules governing procedure and practice. The body of law in a State consists of two parts, substantive and adjective law. The former prescribes those rules of civil conduct which declare the rights and duties of all who are subject to the law. The latter relates to the remedial agencies and procedur by which rights are maintained, their invasion redressed, and the methods by which such results are accomplished in judicial tribunals.”

 

Inti dari rumusan di atas adalah pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di dalam hukum substantif hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum dirumuskan, sedangkan hukum ajektif memberikan pedoman bagaimana penegakannya atau mempertahankannya di dalam praktek, termasuk bagaimana mengatasi pelanggaran terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut.

Mengenai hal yang sama, A.M. Bos, (Soekanto dan Purbacaraka 1993: 28-29) mengemukakan bahwa hukum materiil mengatur hubungan antar manusia. Apabila aturan-aturan semacam itu dilanggar, maka hukum materiil harus ditegakkan, dan hal itu terjadi dalam suatu acara. Acara tersebut diatur dan aturan-aturannya disebut hukum formil. Hukum formil adalah hukum acara: hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum acara tata usaha negara.

Pembedaan jenis hukum semacam itu Herbert Hart (Neil Maccormick, 1993: 1973-1977) membaginya menjadi, primary rules (norma primer) dan secondary rules (norma sekunder). Primary menentukan kelakuan subyek-subyek hukum dengan menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang, sedangkan secondary rules memastikan syarat-syarat bagi berlakunya primary rules dan dengan demikian menampakkan sifat yuridis norma-norma itu. Sebab itu secondary rules disebut rules of recognition (petunjuk pengenal). Di samping itu secondary rules memastikan syarat bagi perubahan norma-norma itu (rules of change) dan bagi dipecahkannya konflik dalam rangka norma-norma itu (rules of adjudication). Dengan demikian secondary rules berhubungan dengan kompetensi dalam bidang hukum, yaitu menentukan kewibawaan instansi-instansi hukum untuk membentuk hukum.

Sementara itu Hans Kelsen (1961: 130-132) membedakan jenis hukum menjadi hukum materiil (substantif) dan hukum acara (formal), di samping hukum pidana materiil (substantif) terdapat hukum acara pidana formal, dan begitu juga dengan hukum perdata dan hukum administratif (tata usaha negara). Bagian dari hukum acara adalah juga norma-norma yang membentuk organ-organ penegak hukum, sehingga dua macam norma umum selalu tercakup di dalam penerapan hukum oleh suatu organ, yakni (1) norma-norma materiil yang menentukan isi dari tindakan kehakiman dan administratifnya; dan (2) norma-norma formal menentukan pembentukan organ ini dan prosedur (acara) yang harus diikuti oleh organ ini. Sementara itu terdapat pandangan bahwa penerapan hukum oleh pengadilan dan organ-organ administratif hanya jenis norma-norma yang pertama yaitu norma-norma materiil (substantif). Tetapi tidak mungkin ada penerapan norma-norma dari jenis yang pertama yaitu norma-norma materiil (substantif), tanpa penerapan norma-norma dari jenis yang kedua yaitu norma-norma formal (prosedur-acara). Kedua jenis norma ini tidak dapat dipisahkan, dan hanya di dalam kesatuan organiknya norma-norma tersebut membentuk hukum. Konstitusi materiil terutama memuat ketentuan, oleh organ-organ apa dan melalui prosedur bagaimana norma-norma umum harus dibuat. Norma-norma umum yang dibentuk oleh undang-undang atau kebiasaan menurut konstitusi, khususnya undang-undang bukan hanya menentukan organ-organ kehakiman dan administratif serta prosedur kehakiman dan administratif saja, tetapi juga menentukan isi dari norma-norma khusus yakni keputusan-keputusan pengadilan dan tindakan-tindakan administratif yang diterbitkan oleh organ-organ penegak hukum.

Dalam pada itu Joseph Raz (1980: 147-159) membedakan jenis hukum menjadi, duty imposing laws (D-Laws) dan rules of conferring power atau power conferring laws (P-Laws). Dengan menghubungkan rumusan Bryan A. Garner, Hendrik Zwarensteyn, A.M. Bos, Herbert Hart dan Hans Kelsen di atas, maka pembedaan jenis hukum yang oleh Joseph Raz menjadi duty imposing laws (D-Laws) mengandung pengertian yang sama dengan primary rules menurut Hart, het materiele recht menurut Bos, substantive law menurut Garner, Zwarensteyn dan Kelsen, yang dalam kepustakaan hukum Indonesia lazim disebut sebagai hukum substantif atau hukum materiil. Dengan rumusan demikian maka undang-undang tergolong sebagai duty imposing laws (D-Laws).

Dikemukakan oleh Raz unsur-unsur duty imposing laws (D-Laws), sebagai berikut :

“Every law is a command, that is, an expression of a wish for someone’s behaviour and an intention to inflict on him pain if he does not conform with the wish. In so far as it expesses a wish every law specifies some persons, the law’s subjects, an act which they have to perform, and the occasion on which it has to be performed. The subject-, act-, and occasion-descriptions are combined by an imperative operator ordering the subjects to do the acts on the specified occasions.

This may be presented in formal terms as follows : If ‘x’ is a variable for persons, ‘!’ the imperative operator, and ‘A’ and ‘C’ variables for acts and occasions respectively, then the part of law which we are discussing, and which we will call the imperative part, can be schematically represented by the formula : x ! A in C.”.

 

Unsur-unsur duty imposing laws tersebut ialah, (i) ‘the law’s subject’ (persons) digambarkan dengan simbol ‘x’; (ii) ‘has to be’ digambarkan dengan simbol ‘!’; (iii) ‘an act’ digambarkan dengan simbol ‘A’; (iv) ‘the occasion’ digambarkan dengan simbol ‘C’, yang kemudian dapat digambarkan dengan rumus (D-Laws) = x ! A in C. Jadi, (D-Laws) = x ! A in C atau duty imposing laws (D-Laws) adalah hukum yang mengharuskan seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu pada waktu tertentu, atau hukum yang menentukan kelakuan subyek-subyek hukum, dengan menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan, atau menunjuk pada hak dan kewajiban subyek hukum yang pada hakikatnya hak dan kewajiban itu adalah merupakan kekuasaan. Kekuasaan itu sendiri mengandung hak dan kewajiban, dan tidak perlu diadakan pemisahan antara tugas yang mengandung pengertian kewajiban dari hak (wewenang).

Dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dengan rumusan dan pandangan di atas, maka duty imposing laws (D-Laws) menurut Raz; primary rules menurut Hart; norma-norma materiil (substantif) menurut Kelsen; het materiele recht menurut Bos; substantive law menurut Garner dan menurut Zwarensteyn; hukum substantif atau hukum materiil menurut kepustakaan hukum Indonesia; dapat dikualifikasikan sebagai norma atau batas normatif terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman yang bersifat relatif. Oleh karena batas normatif terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman yang bersifat relatif dalam melaksanakan tugas mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara,makadalam keadaan tertentu yaitu dalam hal (i) terjadi pertentangan atau konflik norma hukum (geschild van normen); (ii) kekosongan norma hukum (leemten van normen); (iii) kekaburan atau ketidakjelasan norma hukum (vage van normen); hakim dapat menyimpangi jenis-jenis hukum tersebut.   

Dalam pada itu pula pembedaan jenis hukum oleh Joseph Raz menjadi rules of conferring power atau power conferring laws (P-Laws) mengandung pengertian yang sama pula dengan secondary rules menurut Hart; norma-norma formal (hukum acara) menurut Kelsen; het formeel recht menurut Bos, adjective law menurut Garner; adjective/procedural law menurut Zwarensteyn, yang dalam kepustakaan hukum Indonesia lazim disebut sebagai hukum formil atau hukum acara. Menurut Joseph Raz, rules of conferring power atau power conferring laws (P-Laws) adalah sekelompok hukum yang mengatur kekuasaan, hal yang sama dengan secondary rules yang hakikatnya adalah aturan-aturan atau sekelompok aturan yang memastikan dalam arti mengatur syarat-syarat bagi berlakunya primary rules yang bahkan disebut sebagai rules of recognition di samping rules of change dan rules of adjudication, hal yang sama dengan norma-norma formal yang menentukan pembentukan organ dan prosedural (acara) yang harus diikuti oleh organ yang bersangkutan yang memberikan pedoman bagaimana menegakkan atau mempertahankan (mengatur) di dalam praktik, termasuk bagaimana mengatasi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban (kekuasaan). Oleh karena rules of conferring power atau power conferring laws (P-Laws), secondary rules, adjective law atau prosedural law dan hukum acara tersebut hakikatnya mengatur kekuasaan, maka sesuai dengan konsep supremasi hukum dan asas negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum, segala tindakan penguasa (kekuasaan) yang diaturnya itu harus tunduk pada hukum (yang mengaturnya) itu, karena itu pelanggaran oleh penguasa (kekuasaan) terhadap hukum yang mengatur kekuasaannya itu akan mengakibatkan tidak sahnya tindakan penguasa (kekuasaan) itu.

Dalam kaitan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka hukum formil atau hukum acara dapat dipersamakan sebagai hukum yang mengatur kekuasaan kehakiman. Hal ini berarti pelanggaran terhadap hukum acara mengakibatkan tidak sahnya putusan pengadilan. Dengan demikian hukum acara harus dilaksanakan dan tidak boleh disimpangi oleh hakim dalam melaksanakan tugas mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Oleh sebab itu maka hukum acara dapat dikualifikasikan sebagai norma atau batasan normatif yang bersifat absolut terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman. Hukum acara adalah aturan prosedural untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang imparsial-obyektif, yang harus dipatuhi secara ketat-cermat dalam melaksanakan peradilan.

 

Pertanggungjawaban

 

Batasan atau rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam implementasi kebebasan kekuasaan kehakiman adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi substansial maupun prosedural merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang.

Tingginya kemandirian atau kebebasan suatu profesi atau lembaga, memungkinkan profesi atau lembaga tersebut bertindak sewenang-sewenang. Jika demikian kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat menjadi suatu jalan bagi munculnya kesewenang-sewenangan atau penindasan oleh kalangan profesional yang melembaga (kekuasaan kehakiman). Untuk itu perlu ditetapkan ukuran-ukuran pertanggungjawaban kehakiman (judicial accountability). Pertanggungjawaban ini dapat bersifat individual-perorangan maupun kolektif kelembagaan. Pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman ini dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggungjawab politik dan kemasyarakatan (political and sicietal responsibility) dengan tanggungjawab hukum (legal responsibility). Di atas prinsip inilah kekuasaan kehakiman dapat bersikap responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Kategori-kategori pertanggungjawaban kehakiman (judicial accountability) tersebut: (i)  Pertanggungjawaban politik hakim dan lembaga kehakiman, di mana keduanya dapat dimintai tanggungjawab oleh parlemen atau DPR. (ii) Pertanggungjawaban publik-kemasyarakatan hakim dan lembaganya, yaitu bahwa keduanya dapat dikritik oleh mayarakat. Caranya dengan mengekpose kepada masyarakat, yaitu melalui publikasi putusan pengadilan termasuk perbedaan pendapat di antara anggota majelis hakim (dissenting opinion). (iii) Pertanggungjawaban hukum baik eksklusif maupun inklusif. Untuk tanggungjawab eksklusif maka lembaga kehakiman ikut bertanggungjawab atas kekeliruan hakim dalam melaksanakan tugasnya kepada publik, sedangkan tanggungjawab inklusif hanya dibedakan kepada hakim. (iv) Pertanggungjawaban hukum yang bersifat individual, yaitu tanggungjawab hakim terhadap ketentuan-ketentuan pidana termasuk korupsi, perdata, serta disiplin dan kode etik profesi.

Sisi lain dari rambu-rambu akuntabilitas tersebut adalah adanya integritas dan sifat transparansi dalam penyelenggaraan dan proses memberikan keadilan tersebut, hal mana harus diwujudkan dalam bentuk publikasi putusan-putusan badan pengadilan serta akses publik yang lebih mudah untuk mengetahui dan membahas putusan-putusan badan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga karenanya putusan-putusan tersebut dapat menjadi obyek kajian hukum dalam komunitas hukum.

 

Kesimpulan

 

Kebebasan kekuasaan kehakiman tidak dapat mengambil alih atau menerobos kekuasaan legislatif membuat undang-undang dengan mengeluarkan produk hukum yang materi muatannya adalah materi muatan undang-undang.

Hukum materiil merupakan batas normatif terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman yang bersifat relatif. Oleh karena batas normatif yang bersifat relatif, makadalam melaksanakan tugas mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara,dalam keadaan tertentu yakni dalam hal (i) terjadi pertentangan konflik norma hukum (geschild van normen); (ii) kekosongan norma hukum (leemten van normen); (iii) kekaburan atau ketidak jelasan norma hukum (vage van normen); hakim dapat menyimpangi hukum materiil.

Hukum formal atau acara merupakan batas normatif yang bersifat absolut terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman. Oleh karena batas normatif yang bersifat absolut, maka hukum acara harus dilaksanakan dan tidak boleh disimpangi oleh hakim dalam melaksanakan tugas mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara. Pelanggaran terhadap hukum acara mengakibatkan tidak sahnya putusan hakim.

 

Kepustakaan

 

Garner, Bryan A., 1999, Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, St. Paul, Minn.: West Group.

Hart, Herbert, 1961, The Concept of Law, Oxford: Oxford University Press.

Hoof, GJH van, Rethinking the Sources of International Law, alih bahasa Hata, 2000, Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional, Bandung: Alumni.

Joeniarto, 1982, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Bina Aksara.

Kelsen, Hans, 1961, General Theory of Law And State, translated by Anders Wedberg, New York: Russell & Russell A Division of Atheneum Publishers, Inc.

_____, 1973, Introduction To The Problems Of Legal Theory, Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Oxford: Clarendon Press.

Maccormick, Neil, 1993, The Concept of Law and The Concept of Law, , Oxford: Oxford University Press.

Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Akumni.

______, 1995, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Bandung: LPPM-UNISBA.

Mertokusumo, Sudikno, 2000, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty.

______, 1984, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta: Liberty.

______, dan Pitlo, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Notonagoro, 1988, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta: Bina Aksara.

Parsons, Talcott, 1967, Sociological Theory and Modern Society, New York: The Free Press.

Pasek, Diantha, ‘Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman’, Majalah Ilmu Hukum Kertha Patrika, No.75, Tahun XXV, September 2000.

Raz, Joseph, 1980, The Concept of a Legal System, An Introduction to the Theory of Legal System, Second Edition, Oxford: Clarendon Press.

Soekanto, Soerjono, dan R. Otje Salman, 1996, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

______, dan Purnadi Purbacaraka, 1994, Aneka Cara Pembedaan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

 —– ooo 0 ooo —–

*     Dr. Kusnu Goesniadhie S., SH., MHum.; Dosen FH Universitas Wisnuwardhana Malang.

 

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s