DISHARMONI NORMATIF HUKUM KEUANGAN NEGARA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DISHARMONI NORMATIF HUKUM KEUANGAN NEGARA

DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kusnu Goesniadhie S.

 

ABSTRACT

This study is a descriptive law analytical, describing the concept of different interpretations of the meaning of state finances and state assets are separated in the legislation, then analyzed theoretically, academically.

The method of analysis is analyzing the consistency of the entry into force the provisions of private law and public law in the application of laws and enforcement, with the theories that are relevant to the concept of disharmony normative analysis of the activities of public law and private law related to state finances and state assets separated.

The study concludes that the normative and even in practical terms, the expansion of financial significance that crisscross the country up to the corporations with the wealth of nations separated, the legal consequences on the thin line between public and private finances, causing disharmony and differences in interpretation of the meaning of normative state finances and state property separated in the legislation.

Key words: normative disharmony, state finances.

Pendahuluan

Secara teoritis peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki dan tidak membenarkan adanya pertentangan antara unsur-unsur atau bagian-bagian di dalamnya. Peraturan perundang-undangan saling berkaitan dan merupakan bagian dari suatu sistem, yaitu sistem hukum nasional. Kebutuhan tentang peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi menjadi sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Secara praktis keterbatasan kapasitas para pemangku kepentingan, termasuk para penegak hukum, dalam memahami dan menginterpretasikan peraturan yang ada, berakibat pada terjadinya penerapan hukum yang tidak efektif. Berangkat dari dasar pemikiran tersebut langkah awal yang harus ditempuh adalah melakukan harmonisasi sistem interpretasi dan pemahaman hukum terhadap unsur-unsur atau bagian-bagian dalam peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum di Indonesia.

Pembentukan hukum sebagai sarana mewujudkan supremasi hukum, harus diartikan bahwa hukum termasuk penegakan hukum, harus diberikan tempat sebagai instrumen utama yang akan mengarahkan, menjaga dan mengawasi jalannya pemerintahan. Penegakan hukum harus dilakukan secara sistematis, terarah dan dilandasi konsep yang jelas, dan integritas yang tinggi. Selain itu penegakan hukum harus benar-benar ditujukan untuk meningkatkan jaminan dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga keadilan dan perlindungan hukum benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.[1]

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.[2] Dengan demikian dalam UUD 1945 menegaskan supremasi hukum di negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, konstitusi UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan negara Indonesia. Dengan UUD 1945 dapat dikatakan secara konstitusional ada jaminan hukum yang diberikan tidak saja kepada warga negara Indonesia, melainkan juga kepada setiap penduduk negara Indonesia.

Supremasi hukum mengandung arti bahwa hukum merupakan norma tertinggi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu penggunaan kekuasaan untuk menjalankan kehidupan ketatanegaraan dan pelaksanaan pemerintahan harus berdasarkan kepada aturan hukum. Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum mengandung arti, segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sistem perundang-undangan merupakan subsistem hukum nasional yang mencakup semua hasil keputusan resmi yang tertulis dari penguasa yang mengikat umum. Keterkaitan peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem hukum nasional, merupakan satu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang merupakan satu sistem itu berkaitan dengan sistem hukum secara keseluruhan dalam kerangka sistem hukum nasional. Keterkaitan dalam sistem hukum nasional yang harmonis, konsisten dan taat asas, yang dijiwai Pancasila dan bersumber pada UUD 1945.

Norma hukum secara ideal harus memenuhi asas lex certa, yaitu rumusan harus pasti (certainty) dan jelas (concise), serta tidak membingungkan (unambiguous). Disharmoni normatif dalam peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan: timbulnya disharmoni penafsiran yang pada gilirannya timbul pula disharmoni dalam pelaksanaannya; ketidakpastian hukum; peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien; hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur (disfungsi hukum).

Di sisi lain disharmoni normatif antara hukum publik dan hukum privat dapat menimbulkan pertanyaaan terkait dengan pentingnya pemisahan antara hukum publik dan hukum privat. Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan pemisahan antara hukum publik dan hukum privat. Van Apeldoorn memisahkan hukum publik dan hukum privat berdasar isi aturan-aturan hukum. Dikatakan bahwa pada dasarnya isi aturan-aturan hukum adalah mengatur mengenai kepentingan-kepentingan yang khusus (personal) dan kepentingan-kepentingan yang umum. Kepentingan-kepentingan yang khusus diatur dalam hukum privat, sedang kepentingan-kepentingan yang umum diatur dalam hukum publik.[3] Konsistensi penerapan aturan hukum harus didukung pemisahan tegas antara hukum publik dan hukum privat. Baik konsistensi penerapan maupun pemisahan hukum akan berpengaruh pada kepastian hukum.

Ditinjau dari sistem hukum nasional, telah timbul disharmoni normatif yang merumuskan dan menyentuh cakupan terminologi normatif antara hukum publik dan hukum privat terkait keuangan negara dan kerugian negara serta kekayaan negara yang dipisahkan; dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara, berkaitan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 Permasalahan

Perdebatan mengenai definisi kerugian negara sering kali terjadi. Sejumlah pakar dan penegak hukum acapkali memiliki penafsiran berbeda berkenaan dengan kekayaan negara terkait aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada yang berpendapat aset BUMN termasuk kekayaan negara, tetapi ada juga yang berpendapat aset Badan Usaha Milik Negara itu merupakan penyertaan modal negara sehingga bukan merupakan kekayaan negara. Salah satu unsur esensial korupsi adalah adanya unsur kerugian negara. Seringkali, terjadi perbedaan penafsiran berbeda terhadap kerugian negara yang dikategorikan sebagai korupsi dan tidak membedakan harta dipisahkan atau tidak dipisahkan. Sementara itu, dalam hukum positif itu tidak boleh multitafsir, makna positif, tidak bermakna ganda.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, studi ini akan mencoba menganalisis transformasi hukum publik dan hukum privat terhadap perbedaan penafsiran makna keuangan negara dalam kaitannya dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Pokok-pokok masalah tersebut dirumuskan sebagai ‘disharmoni normatif hukum keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan’.

Konsistensi Penyelenggaraan Hukum

Pembentukan hukum, adalah merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum, bagi setiap orang. Pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan sebagai instrumen sistem hukum nasional yang dibentuk melalui suatu proses sosial akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sebagai yang menjanjikan akan memberikan ketertiban umum dan keadilan kepada kehidupan bermasyarakat. Konsekuensinya hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan itu harus memiliki suatu kredibilitas, dan kredibilitas itu hanya bisa dimilikinya apabila pembentukan peraturan perundang-undangan mampu memperlihatkan suatu alur konsistensi. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten, tidak akan menjadikan masyarakat mau mengandalkannya sebagai perangkat kaidah yang mengatur hidup bermasyarakat. Konsistensi dalam penyelenggaraan hukum ini yang dapat disebut sebagai kepastian hukum. Konsistensi itu diperlukan sebagai acuan bagi perilaku manusia sehari-hari dalam hubungannya dengan manusia lainnya.

Konsistensi dalam penyelenggaraan hukum itu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, sehingga bisa saja terdapat resiko bahwa dalam penyelenggaraan hukum itu menjadi tidak konsisten. Dikatakan oleh Rawls bahwa penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten harus tetap konsisten dalam inkonsitensinya itu, “More over, even where laws and institutions are unjust, it is often better that they should be consistently applied”.[4] Dengan demikian fungsi dari kepastian hukum itu adalah untuk memberikan patokan bagi perilaku hidup bermasyarakat.

Kepastian hukum harus memiliki bobot yang formal maupun yang material, karena masyarakat biasanya mempunyai perasaan cukup peka terhadap ketidakadilan, dan kepastian hukum itu juga mempunyai kinerja yang dapat diamati oleh masyarakat.[5] Kinerja yang formal dihasilkan oleh konsistensi dalam penerapan cara dan prosedur yang relatif sama terhadap suatu perilaku yang menyimpang dari norma hukum, seperti yang dikemukakan Rawls “Formal justice is adherence to principle, or as some have said, obedience to system”.[6] Kinerja formal dari hukum, bisa menjadi jaminan bagi tercapainya keadilan yang substansial, “This it is maintained that where we find formal justice, the rule of law and the honoring of legitimate expectations, we are likely to find substantive justice as well”.[7]

Berbeda dengan kepastian hukum formal yang diperoleh terutama melalui kinerjanya, kepastian hukum yang material dihasilkan oleh rasa keadilan yang proporsional yang mengemuka manakala perilaku yang menyimpang dari norma hukum dengan bobot yang berbeda-beda memperoleh penilaian. Kepastian hukum yang formal tidak bisa dikatakan sebagai ada, jika setahun yang lalu tindakan korupsi dikenai hukuman pidana, sedangkan sebulan yang lalu menjadi tindakan yang dikenai sanksi perdata, atau mungkin malahan sekedar tindakan disipliner yang tentu saja tidak akan membuat orang menjadi semakin disiplin.[8]

Kepastian hukum yang material juga tidak bisa dikatakan sebagai ada, jika seorang bendahara kantor kepala desa yang melakukan korupsi tingkat desa dan seorang pejabat tinggi negara eselon satu yang melakukan korupsi tingkat eselon satu, pada akhirnya sama-sama dikenai pidana penjara misalnya lima tahun. Baik dari komponen-komponen tumpuan kepastian hukum, maupun dari faktor-faktor yang memandu orientasi masyarakat, apalagi dari penghormatan terhadap prinsip keadilan bagi penerapan hukum itu nyatalah bahwa lembaga-lembaga kenegaraan yang menetapkan kaidah hukum, melaksanakannya, maupun yang menindak pelanggaran terhadapnya, dan lebih lagi para pejabat yang menyandang jabatan lembaga-lembaga tersebut memainkan peranan yang besar.[9]

Dalam negara hukum, yaitu dalam negara di mana kekuasaan pemerintah diselenggarakan berdasarkan hukum dan bukannya berdasarkan kekuatan, kesinambungan sikap dan konsistensi dalam tindakan dari lembaga-lembaga itu amat menentukan kadar kepastian hukum. Rapuhnya kesinambungan sikap dan konsistensi dalam tindakan juga akan mengakibatkan kaburnya kepastian hukum. Karena lembaga-lembaga kenegaraan yang bertanggjawab atas, dan berwenang terhadap penyelenggaraan hukum itu pada akhirnya merupakan produk dari proses politik, kesinambungan sikap dan konsistensi tindakan mereka juga sangat tergantung dari stabilitas politik.[10]

Konsistensi Penafsiran Hukum

Dalam ilmu hukum dikenal bermacam-macam metode interpretasi atau penafsiran yaitu: metode penafsiran gramatikal, otentik, teleologis (sosiologis), sistematis (logis), historis (subjektif), komparatif, futuristis (antisipatif), restriktif dan ekstensif. Metode interpretasi/penafsiran tersebut secara sederhana dapat dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu: textualist approach (focus on text) dan purposive approach (focus on purpose).[11] Interpretasi gramatikal dan otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementara metode interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua.[12]

Aliran pertama yang berfokus pada teks akan mengandalkan proses interpretasi semata-mata dari kekuatan redaksional peraturan. Pertama-tama yang dilihat adalah bunyi suatu peraturan itu secara apa adanya menurut susunan tata bahasa (gramatikal). Aliran kedua berfokus pada pendekatan tujuan (focus on purpose). Keseimbangan dalam penerapan prinsip ‘doelmatigheid’ dan penerapan prinsip ‘rechtsmatigheid’’ dapat ditemukan jika dapat mengembangkan penafsiran yang bersifat kontekstual. Di masa transisi sistem hukum Indonesia sedang mengalami penataan kembali, banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga prinsip ‘rechtmatigheid’ tidak dapat sepenuhnya dijadikan andalan dalam mewujudkan keadilan. Karena itu, mengutamakan prinsip ‘doelmatigheid’ sebagai prioritas utama sambil tetap berusaha menerapkan prinsip ‘rechtmatigheid’  berdasarkan asas legalitas.[13]

Tidak ada teks yang jelas, tidak ada teks yang tanpa sifat ambiguitas. Hal itu menjadi sifat setiap bahasa, seperti dikemukakan oleh Denning “It must be remembered that it is not within human powers to foresee the manifold sets of facts which may arise, and, even, if it were, it is not possible to provide for them in terms free from ambiguity”.[14] Atau yang dikemukakan oleh Lord Reid “Uncertainty may arise when the literal meaning of an Act apparently contem­plates circumstances which the court finds difficult to relate with certainty to the facts of a case….”.[15]

Dalam praktek para subjek hukum yang berkepentingan cenderung menggunakan metode penafsiran yang paling menguntungkan kepentingannya. Bahkan ada kecenderungan dari subjek hukum untuk menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang, karena undang-undang dijadikan instrumen melegitimasi kebijakan, bukan ditempatkan sebagai dasar untuk mengatur dan mempertanggungjawabkan kebijakan.

Subjektivitas kepentingan tidak boleh mengintervensi penafsiran undang-undang. Untuk menangkap maksud atau makna undang-undang terlebih dahulu harus dibaca teks undang-undang tersebut dan dianalisa agar gagasan pokoknya dapat dipahami dengan jelas. Selain itu undang-undang harus pula dibaca secara kontekstual dengan memperhatikan realitas sosial yang dihadapi dan harapan-harapan masyarakat tentang masa depan yang dicita-citakan. Penafsiran yang dilakukan dengan metodologi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan akan menjadi kunci kreativitas untuk menjadikan undang-undang sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Sebab undang-undang yang dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis harus selalu dapat dimaknai secara dinamis, karena bahasa itu sendiri pada dasarnya mencerminkan perkembangan budaya.

Delegasi pengaturan lebih lanjut pasal tertentu dalam undang-undang sering ditafsirkan secara luas (ekstensif), yaitu dengan memperluas cakupan hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut. Hal ini disebabkan karena undang-undang tidak menetapkan batasan yang jelas hal-hal yang didelegasikan pengaturannya. Metode penafsiran sistematis (logis) yang mengaitkan suatu pasal dengan pasal lain dari satu undang-undang atau antara satu undang-undang dengan yang lainnya, dihadapkan pada pihak yang berkepentingan. Masing-masing pihak yang berkepentingan berpegang pada pasal atau undang-undang yang menguntungkan kepentingannya. Hal serupa juga dapat dijumpai dalam penggunaan metode penafsiran yang menggunakan purposive approach.

Menurut Stammler, hukum adalah suatu struktur tertentu yang memberi bentuk pada tujuan-tujuan manusia yang menggerakkan manusia untuk bertindak. Untuk dapat menemukan asas umum dari pembentukan struktur yang demikian itu, harus mengabstraksikan tujuan-tujuan tersebut dari kehidupan sosial yang nyata. Kita harus menemukan asalnya dan bertanya kepada diri sendiri, apakah yang merupakan hal yang pokok yang harus kita lakukan untuk memahaminya sebagai suatu sistem tujuan-tujuan yang harmonis dan teratur. Kemudian dengan bantuan analisa yang logis, kita akan menemukan asas penyusunan hukum (juridical organization) tertentu yang sah, yang akan menuntun kita dengan aman dalam memberikan penilaian tentang tujuan-tujuan yang manakah yang layak untuk mendapatkan pengakuan oleh hukum dan bagaimanakah tujuan-tujuan itu berhubungan satu sama lain secara hukum.[16]

Dari penjelasan di atas tampak bahwa Stammler menunjukkan cara-cara yang harus ditempuh untuk menemukan isi norma hukum tertentu di tengah situasi yang berubah-ubah sesuai dengan waktu, tempat dan masyarakat yang berlainan. Menurut Stammler isi norma hukum yang diketemukan melalui cara yang demikian itu telah menyesuaikan kepada tuntutan harmoni sosial pada situasi tertentu dan karenanya dapat disebut sebagai benar secara obyektif. Keadilan terjalin dengan kehidupan ekonomis masyarakat, dan keadilan diwujudkan melalui hukum, maka hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak perlu dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, Stammler telah memberikan suatu teknik untuk menentukan apa yang bisa disebut sebagai adil secara relatif.[17]

Sistem hukum Indonesia yang telah berinteraksi dengan sekian banyak sistem non-hukum atau sistem hukum asing, pada akhirnya membawa penyesuaian-penyesuaian bergantung pada tuntutan kebutuhan dalam kurun waktu tertentu. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya bersifat menggeneralisasi peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena peraturan perundang-undangan bersifat umum dan abstrak, maka rumusan kalimatnya sering tidak cukup jelas ketika berhadapan dengan peristiwa konkret yang terjadi. Terminologi normatif dalam kata “uang negara”, misalnya, apakah termasuk keuangan negara, ataukah termasuk kekayaan negara yang dipisahkan, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara, berkaitan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak mudah, karena memerlukan penguasaan terhadap metode penemuan dan penafsiran hukum.

Konsep Hukum Keuangan Negara

Lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang diikuti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, memberikan konsep baru tentang keuangan negara di Indonesia. Saling ketidaksepakatan di antara pakar dalam masalah lingkup keuangan negara, di samping menunjukkan bukti betapa luasnya dimensi keuangan negara, juga menunjukkan beragamnya aspek pendekatan keuangan negara yang lebih didekati dari aspek hukum administrasi sebagai pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan mendasarkan pada kewajiban dan tindakan pemerintah, keuangan negara dibedakan antara keuangan yang ditujukan untuk kegiatan-kegiatan pemerintah dalam perannya sebagai otoritas dan pemerintah dalam perannya sebagai individu. Terkait dengan hal tersebut, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara dikenal istilah kekayaan negara yang tidak dipisahkan, yaitu kekayaan negara yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah sebagai otoritas, dan kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan negara yang digunakan dalam rangka pelaksanaan peran selaku individu pada umumnya.

Sesuai dengan tujuannya, kekayaan negara yang tidak dipisahkan dikelola sedemikian rupa, antara lain melalui suatu pembahasan untuk memperoleh persetujuan rakyat yang direpresentasikan oleh lembaga legislatif. Oleh karena itulah, kekayaan negara yang tidak dipisahkan dikelola dalam suatu sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan adanya perbedaan tersebut, suatu tindakan pemerintah harus dilihat apakah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai otoritas ataukah sebagai individu. Semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga kementerian yang ditujukan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat merupakan tindakan pemerintah dalam kapasitasnya selaku otoritas. Dalam hal ini, semua tindakan tersebut dituangkan dalam suatu rencana kerja pemerintah dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan tindakan pemerintah untuk tujuan ekonomis dengan tujuan keuntungan yang dilakukan oleh organ-organ pemerintah lainnya di luar lembaga kementerian merupakan tindakan pemerintah selaku individu. Dalam hal ini, semua tindakan tersebut tidak dituangkan dalam APBN melainkan dituangkan dalam dokumen tersendiri sesuai rezim hukum yang berlaku, misalnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.

Perbedaan peran negara tersebut memiliki implikasi yuridis. Dalam melakukan tindakan dalam kapasitasnya sebagai otoritas, pemerintah diwakili oleh para pejabatnya yang dikenal dengan istilah organ-organ pemerintah yang terikat dengan aturan yang berlaku dalam sistem birokrasi. Segala tindakan didasarkan pada rule and regulation yang berlaku dalam sistem birokrasi. Sebaliknya organ-organ pemerintah yang memerankan pemerintah sebagai individu bertujuan mencari keuntungan, yang dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara dikelola oleh para profesional yang bekerja dengan rule and regulation sesuai good corporate governance. Langkah usaha dalam bentuk mencari keuntungan tidak selalu terbebas dari adanya risiko dalam bentuk kemungkinan menanggung kerugian. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tindakannya profesional selalu dihadapkan pada kemungkinan memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengambilan keputusan profesional tidak dapat dianggap sebagai suatu tindakan sengaja yang setara dengan melakukan financial fraud, kecuali kemudian dapat dibuktikan sebaliknya. Kemungkinan memperoleh keuntungan atau kerugian yang diderita negara dimaksud terjadi dalam kapasitas negara selaku individu, bukan sebagai otoritas.

Keuangan Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara sebagai undang-undang organik untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan konstitusi mengenai keuangan negara,[18] membedakan antara uang negara dan keuangan negara.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 didefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban itu.

Keuangan negara meliputi hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, melakukan pinjaman; menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga; juga kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah.[19]

Untuk mengetahui apakah sesuatu masuk dalam keuangan negara atau tidak, harus mencermati pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam merumuskan definisi keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sub-bidang pengelolaan fiskal, sub-bidang pengelolaan moneter, dan sub-bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Definisi keuangan negara yang sedemikian luas berakibat hukum pada tipisnya batas antara keuangan publik dan privat.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggunakan rumusan keuangan negara yang sama dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. Prinsip perluasan ruang lingkup keuangan negara dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa keuangan negara tidak sekedar uang, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan yang berada dalam penguasaan langsung pemerintah, tetapi suatu hak yang dapat dinilai dengan uang. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan, bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan yang langsung dalam penguasaan pemerintah maupun yang dipisahkan dalam badan hukum. Di samping itu, termasuk keuangan negara adalah hak dan kewajiban yang timbul karena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah; b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Pengertian keuangan negara di atas berbenturan norma yang dapat dikatakan sebagai disharmoni pengaturan keuangan negara dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Perusahaan Persero yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), dan Pemegang Saham (sebagai pemilik). Begitu juga kekayaan yayasan sebagai Badan Hukum terpisah dengan kekayaan Pengurus Yayasan dan Anggota Yayasan, serta Pendiri Yayasan. Selanjutnya kekayaan Koperasi sebagai Badan Hukum terpisah dari Kekayaan Pengurus dan Anggota Koperasi. BUMN yang berbentuk Perum juga adalah Badan Hukum. Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan, Perum memperoleh status Badan Hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukan kekayaan negara.[20]

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, disebutkan bahwa uang negara adalah uang yang dipisahkan bendahara umum negara.  Hal ini mengandung pemahaman bahwa, tidak semua keuangan negara itu adalah uang negara.

Penyertaan modal pemerintah melalui BUMN Persero maupun BUMN Perum sebagai badan hukum adalah bukan uang negara meski termasuk keuangan negara. Alasannya, meski modal awal masuk, itu bukan lagi uang negara, melainkan kekayaan negara yang dipisahkan. Penggunaan dana dimaksud tunduk pada rezim hukum privat atau Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara, bukan pada Undang-undang tentang APBN yang tunduk pada rezim hukum publik.

Dalam Pasal 4 (1) Undang-undang  Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa modal Persero berasal dari uang/kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam konsep hukum perseroan pemisahaan kekayaan negara yang kemudian dimasukkan dalam modal perseroan disebut sebagai penyertaan modal. Dalam konsep hukum publik, penyertaan modal negara adalah pemisahaan kekayaan negara. Untuk itu diperlukan prosedur administrasi sesuai dengan rule and regulation pengelolaan kekayaan negara. Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005, tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas: “Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi”.

Penyetoran modal baik pada saat pendirian maupun pada saat penambahan modal Perseroan Terbatas merupakan suatu penyertaan yang hanya dapat dilakukan dalam bentuk pembelian saham-saham. Konsekuensi dari adanya lembaga saham ini, maka ketika negara menyertakan modalnya dalam Persero, mesti dilakukan melalui “pembelian saham-saham”. Demi hukum kekayaan negara yang dipisahkan itu menjadi kekayaan Persero, bukan lagi menjadi kekayaan negara. Kedudukan negara sejak saat itu berubah menjadi pemegang saham yang kedudukannya sejajar dengan pemegang saham lain.

Dalam hal ini negara dipandang sebagai otoritas yang mempunyai hak atas kekayaannya secara mutlak berdasarkan undang-undang. Kerancuan akan timbul pada tataran di mana negara seharusnya tidak memiliki kewenangan publik pada pengelolaan badan hukum privat yang tunduk pada aturan hukum privat. Pentingnya pembedaan antara hukum publik dan hukum privat dalam hal ini adalah terkait dengan perbedaan hubungan hukum dalam hukum publik dan hukum privat. Hubungan hukum dalam hukum privat bersifat horizontal dan sederajat, sedangkan hubungan hukum dalam hukum publik termasuk hubungan hukum yang tidak sederajat atau bersifat vertikal.

Pengertian keuangan negara di atas berbenturan norma pula sebagai disharmoni pengaturan keuangan negara dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan (sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan), khususnya Pasal 1 butir 1, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota. Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan menyatakan bahwa pada awal pendirian yayasan, pendiri memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya.

Dengan mendasarkan pada uraian di atas, pemahaman tentang keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, hendaknya dipahami melalui pemahaman terhadap Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang memberikan definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban itu; mesti dilakukan secara utuh sesuai konteksnya dan landasan pemikiran yang melatarbelakangi kelahiran pasal dimaksud, dengan mengkaitkannya dengan Pasal 2 yang menyatakan keuangan negara meliputi hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, melakukan pinjaman; menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga; juga kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah; dan Pasal 7 yang menyatakan bahwa (1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara; (2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD; maupun pasal-pasal terkait lainnya.

Dalam hukum secara teoritis dapat dibedakan antara pertentangan norma (contra legem) dengan ketidaksesuaian norma (praepria). Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh mengatur norma hukum yang bertentangan dengan norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Namun demikian apabila materi yang diatur itu bukan bertentangan dalam arti contra legem, tetapi sekedar tidak sesuai dalam arti praepria dengan materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka hal demikian masih dapat diterima dari segi hukum.[21]

Dalam hal ditemukan adanya perbedaan pengaturan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, maka pemahamannya dapat dikaitkan dengan unsur sosial atau teleologis dari materi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, yaitu keadaan sekarang yang ada dalam masyarakat yang menyangkut tujuannya. Apabila tujuan kemanfaatannya (doelmatigheid) sama, adanya perbedaan dalam teknis penerapannya sepanjang tidak mengganggu proses pencapaian tujuan langsungnya, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima sebagai dokumen hukum menurut pengertian seperti ketidaksesuaian norma (praepria) di atas.[22]

Kesimpulan

Secara normatif dan bahkan dalam tataran praktis, perluasan makna keuangan negara yang merambah hingga kepada korporasi dengan kekayaan negara yang dipisahkan, berakibat hukum pada tipisnya batas antara keuangan publik dan privat, yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran makna keuangan negara dalam kaitannya dengan kekayaan negara yang dipisahkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal demikian dapat dikatakan sebagai disharmoni normatif hukum publik dan hukum privat terkait pengaturan keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, dapat dipahami melalui pemahaman terhadap Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang memberikan definisi keuangan negara, dengan mengkaitkannya dengan Pasal 2 yang memerinci cakupan keuangan negara dan kekayaan yang dipisahkan, dan Pasal 7 yang menyatakan bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.

Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah melakukan harmonisasi perumusan keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara; berkaitan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di samping itu kegiatan harmonisasi hukum dilakukan dalam tataran praktis, yaitu tataran kegiatan pembentukan hukum dan tataran kegiatan penerapan hukum. Dalam tataran pembentukan hukum, harmonisasi hukum berkaitan dengan pembagian dan pembatasan wewenang pembentukan aturan hukum. Dalam tataran penerapan hukum, harmonisasi hukum berkaitan dengan penyelesaiaan konflik norma baik konflik vertical lex superior – lex inferior, maupun konflik horinzontal lex poseterior – lex prior dan lex specialis – lex generalis.

DAFTAR PUSTAKA

Apeldoorn, Van, 2001, Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie van het Nederlandse Recht), terjemah Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita.

Asshiddiqie, Jimly, ”Judicial Review: Kajian atas Putusan Permohonan Hak Uji Materil terhadap PP Nomor 19 Tahun 2000 tentang TGPTPK”, Jurnal Dictum, edisi 1, 2002.

______, “Tata Urut Perundang-undangan dan Problema Peraturan Daerah”, Makalah Lokakarya Anggota DPRD se-Indonesia, 2000, Jakarta: LP3HET.

Bogdan, Robert and Steven J. Taylor, 1975, Introduction to Qualitative Research Methods, New York: John Wiley & Sons.

Curzon, L.B.,1979, Jurisprudence, M&E Handbook.

Goesniadhie, Kusnu S., 2006, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan, Lex Specialis Suatu Masalah, Surabaya: JPBooks.

Huijbers, Theo, 1995, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius.

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan HAM, bekerjasama dengan dengan Coastal Resources Manajement Project/Mitra Pesisir, Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan  Wilayah Pesisir Indonesia, Jakarta 2005.

Kusumohamidjojo, Budiono, 1999, Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rahardjo, Satjipto, 1986, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni.

Rajagukguk, Erman, makalah Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta 26 Juli 2006.

Rawls, John, 1973, A Theory of Justice, London, Oxford, New York: Oxford University Press.

Savelos, Elias E. & Richard F. Galvin, 2001, Reasoning and the Law: the Elements. Belmont: Wadsworth.

Utrecht, E., 1983, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1995, Sebuah Pengantar Ke Arah Perbincangan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II: Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005, tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

—————————————

Dalam Jurnal Hukum Maksigama, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, Vol. XXIX, No.2, September 2007,  ISSN: 1410-8763, hal. 1-16.


[1] Lihat Kusnu Goesniadhie S., 2006, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan, Lex Specialis Suatu Masalah, Surabaya: JPBooks, h.3.

[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

[3] Van Apeldoorn, 2001, Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie van het Nederlandse Recht), terjemah Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, h.171.

[4] John Rawls, 1973, A Theory of Justice, London, Oxford, New York: Oxford University Press, h.59.

[5] Ibid., h.56.

[6] Ibid, h.58.

[7] Ibid, h.60.

[8] Budiono Kusumohamidjojo, 1999, Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, h.157-158.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Elias E. Savelos & Richard F. Galvin, 2001, Reasoning and the Law: the Elements. Belmont: Wadsworth, h.74.

[12] Lihat Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan HAM, bekerjasama dengan dengan Coastal Resources Manajement Project/Mitra Pesisir, Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan  Wilayah Pesisir Indonesia, Jakarta 2005, h.66-68.

[13] Jimly Asshiddiqie, ”Judicial Review: Kajian atas Putusan Permohonan Hak Uji Materil terhadap PP Nomor 19 Tahun 2000, tentang TGPTPK”, Jurnal Dictum, edisi 1, 2002, h.54–55.

[14] L.B. Curzon, 1979, Jurisprudence, M&E Handbook, h.225.

[15] Ibid.

[16] Satjipto Rahardjo, 1995, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, h.233-234; Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius, h.150-155.

[17] Satjipto Rahardjo, Ibid.; Theo Huijbers, Ibid.

[18] UUD 1945 Pasal 23C “Keuangan negara harus diatur dalam undang-undang terkait dengan pengelolaan hak dan kewajiban negara”.

[19] Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003.

[20] Erman Rajagukguk, makalah Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta 26 Juli 2006.

[21] E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, 1983, Jakarta: Ichtiar Baru, h.262-263; lihat pula Jimly Asshiddiqie, “Tata Urut Perundang-undangan dan Problema Peraturan Daerah”, Makalah Lokakarya Anggota DPRD se-Indonesia, 2000, Jakarta: LP3HET.

[22] Ibid.

2 Komentar

Filed under Uncategorized

2 responses to “DISHARMONI NORMATIF HUKUM KEUANGAN NEGARA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  1. Wow! In the end I got a blog from where I be capable of genuinely take valuable data concerning my study and knowledge.

  2. I blog frequently and I truly appreciate your content. Your article has really
    peaked my interest. I am going to take a note of your
    website and keep checking for new information about once a week.
    I opted in for your Feed too.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s